Merdeka.com - Tampaknya rencana Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, menggantikan proyek monorail dengan Light Rail Transit (LRT) akan berjalan mulus. Meskipun, saat rapat kemarin bersama Presiden Joko Widodo dan sejumlah menteri, berlangsung sengit.

Ahok, sapaan Basuki, memastikan dari pembahasan kemarin di Kantor Presiden, megaproyek LRT sudah mulai menemukan titik temu. Setelah kemarin, dalam waktu dekat akan kembali diadakan rapat mengenai LRT dengan Menko.

"LRT sudah mulai ada titik temu besok rapat lagi dengan menko," kata Ahok usai meresmikan Pasar Manggis di Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu (19/8).

Sejauh ini, kata Ahok, sejumlah menteri sudah setuju. Termasuk Menteri Perhubungan, Ignasius Jonan.

"Menhub ok, pikirannya sama dengan kita," tegas Ahok.

Sebelumnya, rapat terbatas mengenai proyek pengembangan Light Rail Transit (LRT) di Kantor Presiden berlangsung sengit dan panas. Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, sengitnya perdebatan yang terjadi karena menyangkut proyek yang besar dan dalam jangka panjang. Termasuk soal siapa nantinya yang bakal bertanggung jawab dan dipastikannya proyek dapat berjalan lancar.

Pramono menjelaskan, Presiden memiliki perhitungan sendiri berdasarkan pengalamannya menjadi Gubernur DKI Jakarta. Yang mana dalam setahun akibat kemacetan di Jakarta, kerugiannya bisa mencapai Rp 33 triliun.

"Maka kemudian kenapa Jakarta ini didorong sampai 2018 kemacetan ini bisa diurai. Nah untuk itu, itulah yang didorong. LRT, kereta cepat, dan monorail akan dicarikan jalan keluarnya," terangnya.

Lebih jauh, Pramono mengakui memang ada keluhan yang disampaikan Ahok mengenai masalah monorail yang masih menggantung. Karena pihak yang mengerjakan pada waktu itu, yaitu PT Adhi Karya belum ada titik temunya. Ahok tak mau pengerjaan LRT dilimpahkan ke PT Adhi Karya dan khawatir nasibnya sama dengan monorail yang mangkrak.

"Tapi secara prinsip sudah ada titik temu, soal pembiayaan, siapa yang mengerjakan, siapa yang jadi operator, prinsip itu sudah ada titik temu. Yang belum ada titik temu adalah bagaimana dalam jangka panjang, karena ini kan dalam batasan dengan Jawa Barat, siapa yang tanggung jawab katakanlah dari Cibubur, atau dari Bogor, dari tempat lain ini yang harus jadi satu kesatuan sistem transportasi seperti di negara lain," jelas Pramono.