Merdeka.com - Pemerintah pusat melalui Kementerian Agama (Kemenag) berencana akan memotong 2,5 persen gaji ASN muslim untuk zakat. Rencana ini menuai pro dan kontra di tengah masyarakat.

Dimintai tanggapannya soal pemotongan ini, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno mengatakan, rencana ini masih sebatas wacana.

"Jadi kami sudah terhubung dengan pemerintah pusat dan ini masih sebatas wacana," ujarnya di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (8/2).

Menurutnya jika kebijakan ini diterapkan, konsepnya hanya sukarela. "Memang secara konsep kalau di sini kan voluntary bukan mandatory," ujarnya.

Zakat disampaikan Sandi memang sebuah kewajiban bagi umat muslim. Tapi jika itu diterapkan untuk ASN muslim, pembayaran zakat juga harus datang dari inisiatif sendiri.

"Kalau zakat itu pun tertuang dalam kewajiban bagi setiap umat muslim tetapi di DKI ini tentunya kita harus melihat bagaimana zakat ini menjadi sebuah inisiatif justru dari penerima gaji sebagai bagian dari membersihkan rezeki yang mereka dapat," jelasnya.

Sandi mengatakan Pemprov DKI Jakarta akan menunggu keputusan pemerintah pusat terkait kebijakan tersebut. "Kita akan tunggu. Kita tidak mau berspekulasi kalau di pemerintah pusat masih wacana kita jalankan seperti yang ada sekarang," pungkasnya.