'Silat Lidah' di Balik Kenaikan Pendapatan Anggota DPRD DKI saat Pandemi

Rabu, 2 Desember 2020 08:01 Reporter : Lia Harahap, Fikri Faqih
'Silat Lidah' di Balik Kenaikan Pendapatan Anggota DPRD DKI saat Pandemi Gedung Baru DPRD DKI Jakarta. ©2019 Merdeka.com/Iqbal S Nugroho

Merdeka.com - Pemprov dan DPRD DKI Jakarta telah menyepakati Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun 2021 sebesar Rp 82,5 triliun. Dalam KUA-PPAS tersebut, ada kenaikan signifikan pada mata anggaran Rencana Kerja Tahunan (RKT) DPRD DKI Jakarta.

Berdasarkan sumber yang diterima, RKT DPRD DKI Jakarta itu terbagi ke beberapa kategori pendapatan langsung, pendapatan tidak langsung, dan kegiatan. Dalam setahun, RKT tiap anggota DPRD DKI mencapai Rp8.383.791.000. Jika dikalikan dengan jumlah anggota berjumlah 106 orang, maka anggaran RKT keseluruhan anggota DRD DKI mencapai Rp888.681.846.000.

Dalam rapat paripurna yang diselenggarakan di Gedung DPRD DKI Jakarta pada Jumat (27/11) silam, PSI menyampaikan penolakan terhadap kenaikan anggaran penunjang kegiatan anggota DPRD DKI sebesar Rp 888,68 miliar dalam rancangan APBD DKI Jakarta tahun 2021. Kenaikan anggaran tersebut akan digunakan untuk tunjangan rencana kerja anggota DPRD, mulai dari reses, kunjungan kerja, sosialisasi perda dan raperda, hingga sosialisasi kebangsaan.

PSI menolak usulan tersebut lantaran tidak elok jika hak-hak anggota DPRD mengalami kenaikan di saat pandemi Covid-19 terjadi dan banyak orang sedang kehilangan pekerjaan atau mengalami penurunan pendapatan.

Mendengar pernyataan dan sikap PSI, Ketua Panitia Khusus (Pansus) RKT DPRD DKI Mohammad Taufik geram. Dia menyatakan, kecewa dengan sikap Fraksi PSI yang menolak Pansus RKT DPRD DKI tersebut. Padahal sebelumnya dalam rapat, mereka ikut tanda tangan setuju dengan kegiatan dewan tersebut.

"PSI setuju dan tanda tangan dalam rapat pimpinan gabungan (rapimgab) RKT DPRD DKI. Tetapi, kok, malah bicara aneh-aneh menolak di luar. Jangan begitulah, harus fair. Mau menerima RKT, tetapi nama ingin bagus di luar. Ini namanya merusak institusi," katanya, Selasa (2/12).

Dia sebagai Ketua Pansus RKT DPRD DKI dan Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi kecewa dengan sikap PSI. Jika ingin menolak, menurut Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI ini, seharusnya berdebat di dalam rapat dan tidak perlu pencitraan menolak RKT, namun malah menerima dan setuju semua kegiatan dewan selama setahun dengan anggaran Rp888 miliar.

"Saya kira kalau ingin menang, ya jangan menang banyaklah, kalau mau manggung ya, silakan. Tetapi, jangan rusak citra institusi," katanya.

"Jangan di luar cerita begini, begono, dan begini. Saya sebagai Ketua Pansus RKT DPRD DKI tegaskan semua fraksi telah menyepakati," tuturnya.

RKT telah dibahas dan disepakati semua fraksi di DPRD DKI. Taufik menjelaskan, angka Rp888 miliar sudah mencakup semua kegiatan secara satuan.

Mulai, kunjungan kerja (kunker), kunjungan dalam kota, peninjauan, sosialisasi pancasila, sosialisasi perda, reses dan kegiatan alat kelengkapan dewan (AKD).

"Makanya, ini saya luruskan. Saya tegaskan, teman-teman PSI setuju," jelas politikus Gerindra itu.

Baca Selanjutnya: PSI Tantang Risalah dan Rekaman...

Halaman

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini