Merdeka.com - Tempat prostitusi di DKI Jakarta kini kembali jadi sorotan. Kali ini lokalisasi Kalijodo, Jakarta Utara, jadi sasaran. Wacana pembongkaran tempat esek-esek kelas bawah itu tengah gencar diperbincangkan.

Ramainya pembahasan ini berawal dari kecelakaan 'Fortuner maut' menewaskan empat orang usai foya-foya dari Kalijodo. Alhasil, lokalisasi legendaris di Jakarta itu dituding sebagai biang kerok kecelakaan maut.

Insiden nahas itu akhirnya sampai di kuping Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama alias Ahok. Kejadian ini justru menjadi celah Ahok gencar mewacanakan pembongkaran area prostitusi itu.

Namun, rencana bongkar area prostitusi justru bertolak belakang dengan pernyataannya pada Mei 2014 silam. Bekas politisi Partai Gerindra itu pernah menegaskan bahwa di Jakarta memang diperlukan adanya lokalisasi. Bahkan, dia berniat untuk melegalkannya.

Tapi dia sadar wacana itu tak semudah membalik telapak tangan untuk diwujudkan. Dia beralasan, urusan biologis seseorang tidak bisa diatur. Meskipun berzina itu dosa, apa bedanya korupsi dan membunuh pun juga dosa besar di mata Tuhan.

Atas dasar itu, dia sangat mendukung bila adanya lokalisasi legal. Sebab, bila kawasan mesum ini diresmikan akan lebih terkontrol terkait penyebaran penyakit menular seksual. Selain itu, pengelolaan pajaknya jelas.

"Kalau saya bilang, lokalisasi saya setuju," kata Ahok saat berkunjung ke redaksi merdeka.com, Rabu, 28 Mei 2014 silam.

Ahok tak takut akan mendapatkan perlawanan bila suatu hari wacananya itu terwujud. Menurutnya, mereka yang ingin menghilangkan kawasan lokalisasi di Jakarta hanyalah orang-orang munafik.

"Lu bisa enggak hapus pelacur di dunia ini?" tegasnya.

Kini, Ahok justru gencar mewacanakan bongkar area prostitusi Kalijodo. Alasan pembongkaran lantaran Kalijodo dianggap lokalisasi liar.

Ahok juga enggan memberikan izin prostitusi Kalijodo agar statusnya legal. "Saya tekankan soal prostitusi jangan liar lah, kalau liar enggak bener. Tapi kan kita memang enggak mau izinin. Yaudah kita bongkar ajalah," kata Ahok, Kamis (11/2) kemarin.

Konsep pembongkaran Kalijodo bahkan telah direncanakan. Pemprov DKI Jakarta bakal memakai tank dalam menghancurkan area prostitusi itu. Setelah dihancurkan, lokalisasi itu bakal dibangun ruang terbuka hijau.

Cara Ahok bongkar prostitusi Kalijodo justru dapat tentangan. Wakil Ketua DPRD DKI Mohammad Taufik meminta Pemprov DKI menempuh jalur persuasif terlebih dahulu sebelum ditertibkan.

Caranya, kata Taufik, Ahok harus menyiapkan rumah susun bagi para penghuni di area prostitusi Kalijodo terutama warga pemiliki KTP asli DKI. Sehingga mereka bisa direlokasi.

"Perlu dong rusun, pertama cara menertibkan, kedua sesudah penertiban itu apa, kalau warga Jakarta yang harus diberikan perlindungan, kehadiran pemerintah harus melindungi warganya, kalau mengganggu monggo silakan ditertibkan," kata Taufik, kemarin.

Kendati demikian, dia mengaku mendukung upaya Pemprov DKI Jakarta membersihkan kawasan bisnis haram itu. "Kalijodo kalau mengganggu masyarakat saya kira wajar saja kalau ditertibkan, cuma jangan pakai tank, itu buat perang, lebay itu," terangnya.