Merdeka.com - Pemprov DKI Jakarta menunjuk pihak ketiga di beberapa proyek yang mereka gegas. Tapi belakangan, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, merasa kinerja pihak ketiga tak maksimal.

Dia mencontohkan di beberapa proyek seperti normalisasi sungai dan perbaikan jalan, banyak kontraktor yang kerjanya molor. Memang mereka akan dikenakan denda, tapi dampak yang lebih besar dari itu, warga tak menjadi lama merasakan manfaatnya.

"Kalau kamu telat lima puluh hari di depan, buat apa kita uang seperti itu, sebab masyarakat Jakarta dirugikan dengan proyek yang terlambat. Jembatan, jalan dan semua yang terlambat ini triliunan ruginya. Toko-toko dan UMKM bisa tutup gara-gara jalan yang enggak beres," kata Ahok, sapaan Basuki, di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (18/12).

Itu sebabnya, Ahok memutuskan untuk beberapa saat tak menggandeng pihak swasta dan mengerjakan sendiri. Ahok tak mau lagi dikadali kontraktor yang menipu dengan cara memotong jam kerja dan jumlah kerukan yang diangkat.

"Pemborong enak aja, denda gak apa-apa 50 hari. Saya minta masukan dalam pasal dia gak bisa gunakan hak itu, walaupun itu ada Perpres (Peraturan Presiden) diatur," tambahnya.

Selain itu, proyek yang dikerjakan sendiri akan lebih mudah pengawasannya. Aplikasi smart city akan dimanfaatkan untuk pengawasan dengan sistem elektronik.

"Sungai kami banyak, kenapa sih kita harus sewa sama orang (alat berat)? Kalau makainya begitu banyak, kenapa gak mau beli sendiri semua. Sudin semua sama pikirannya. Kami punya sendiri, kerja sendiri dan rawat sendiri," jelas Ahok.

Rencananya kebijakan melepas swasta pada setiap proyek mulai diterapkan tahun depan. Ahok akan mengoordinasikan terlebih dahulu kebijakan ini dengan Dinas PU DKI Jakarta dan Dinas Kebersihan DKI Jakarta.