Serapan anggaran Dinsos DKI maksimal karena jatahnya sedikit
Merdeka.com - Memasuki pekan kedua Desember 2016, penyerapan anggaran di Dinas Sosial (Dinsos) DKI Jakarta saat ini sudah mencapai 90 persen. Angka ini diprediksi akan terus bertambah hingga 95 persen di akhir tahun nanti.
Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta, Masrokhan mengatakan bahwa penyerapan anggaran 90 persen dengan nilai Rp 400 miliar ini sebagian besar dipakai untuk belanja langsung penyediaan makanan/minuman untuk warga panti sosial dan pembayaran telepon, air, listrik dan internet (TALI).
"Sampai hari ini penyerapan anggaran kita sudah mencapai 90 persen dari total anggaran Rp 400 miliar. Anggaran kita memang kecil sehingga penyerapannya sudah tinggi," kata Masrokhan, Kamis (13/12).
Masrokhan menambahkan bahwa jumlah panti di DKI saat ini ada 22 unit. Jumlah penghuninya sekitar 6.870 warga binaan sosial. Sehingga butuh biaya tinggi untuk kebutuhan sehari-hari.
"Angka tersebut merupakan angka pasti, di luar dari penambahan yang setiap minggunya sekitar 4-5 orang penderita psikotik," tandasnya.
(mdk/rhm)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Bawa Mobil Dinas ke Puncak dan Buang Sampah Sembarangan, Kasetpel Dishub DKI Dinonaktifkan
Heru menyebut, selama dua bulan juga Agustang tidak akan memperoleh tunjangan kinerja daerah (TKD) sebagai pegawai Dishub DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaASN DKI Jakarta Dilarang Mobil Dinas untuk Mudik Lebaran, Ini Sanksi Diterima Jika Melanggar
Larangan penggunaan kendaraan dinas untuk mudik sudah diatur di dalam kebijakan yang ada.
Baca SelengkapnyaDetik-Detik Mobil Dinas Lubuklinggau Terjang Jalan yang Baru Dicor, Tuai Sorotan
Mobil dinas berwarna hitam ini tampak melewati jalan yang baru selesai dicor. Aksinya tuai hujatan warganet.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Dinkes DKI Akhirnya Mengungkap Jumlah Kasus Covid-19 JN.1 di Jakarta Selama Tahun 2023
Ani menjelaskan, JN.1 memiliki gejala yang sama seperti Covid-19 lainnya.
Baca SelengkapnyaTak Sesuai Domisili, 92 Ribu NIK KTP Warga Jakarta Dinonaktifkan Sementara Pekan Ini
Pasalnya, kata Budi penonaktifan akan dilakukan langsung oleh Kemendagri.
Baca SelengkapnyaSidang Paripurna, PDIP dan PKB Minta Pimpinan DPR Serius Sikapi Wacana Hak Angket Pemilu
Sebab, dia menilai saat ini pengawasan DPR RI pada Pemilu 2024 tak ada marwahnya.
Baca SelengkapnyaJelang Mudik 2024, Ini Daerah-Daerah yang Butuh Perhatian Khusus karena Diprediksi Dipadati Pemudik
Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri memetakan beberapa wilayah yang perlu mendapat perhatian khusus pada saat musim mudik 2024.
Baca Selengkapnya