Merdeka.com - Sebanyak 2,87 juta warga DKI Jakarta telah divaksin dosis pertama dan 1,85 juta orang telah mendapatkan vaksinasi Covid-19 kedua sampai dengan Sabtu (12/6) kemarin. Meski Jakarta menempati peringkat kedua sebagai provinsi dengan cakupan vaksinasi terbanyak setelah Bali, namun pelaksanaan vaksinasi masih menemui berbagai macam halangan termasuk kekhawatiran warga.

"Merujuk dari temuan Pemprov DKI Jakarta dan beberapa berita di media, salah satu tantangan terbesar program vaksinasi adalah penolakan masyarakat terhadap vaksin. Isu-isu seperti keharaman, efek samping, ketidakmanjuran, hingga aksesibilitas vaksin menjadi masalah yang harus ditangani bersama," kata salah satu kolaborator ahli laporcovid19.org Dicky Pelupessy, Minggu (13/6).

Merespon hal ini, papar Dicky, LaporCovid-19, Lab Intervensi Sosial dan Krisis-Fakultas Psikologi UI dan Social Resilience Lab, NTU melakukan studi berbasis survei untuk menggali hambatan dan memetakan persepsi warga DKI terhadap vaksinasi.

Survei ini sendiri dilakukan selama dua minggu dari 30 April-15 Mei 2021 dan diikuti oleh 57.231 responden yang tersebar di seluruh wilayah DKI Jakarta, namun hanya 47.457 responden yang menyelesaikan survei dan tervalidasi.

"Sebagian besar responden adalah lulusan SMA (53,8 persen) dan Sarjana (13,6 persen), Ibu Rumah Tangga (42,8 persen), Pekerja Swasta ( 15,48 persen) dan Pekerjaan Lain sebesar 10,9 persen saja. Dari sisi risiko kesehatan terhadap infeksi Covid-19, 70,95 persen responden mengaku tidak memiliki komorbiditas," paparnya.

Dalam melakukan survei secara online dengan penarikan sampel menggunakan metode Convenience Sampling ini dibantu oleh Biro Tata Pemerintahan DKI Jakarta dan jaringan komunitas warga.

"Untuk mempelajari hambatan dan faktor yang mendorong warga DKI untuk divaksinasi, kami menggunakan pendekatan Health Belief Model yang mengukur kecenderungan umum kekhawatiran, kerentanan, hambatan, dan manfaat vaksinasi," jelasnya.

Kehalalan, Kemanjuran Vaksin dan Efek Samping Masih Menjadi Isu

Salah satu temuan utama survei ini adalah meski sebagian besar warga DKI yang mengikuti survei merasa yakin dan bersedia untuk divaksin, namun ⅓ (sepertiga) responden (10.789 orang) khawatir bahwa vaksin Covid-19 tidak halal.

"Menariknya, isu kehalalan vaksin ini bukan menjadi milik pemeluk agama Islam saja, namun juga tercermin dari mereka yang non-muslim. Selain itu masih ada 34 persen responden (16.102 orang) yang khawatir terhadap kemanjuran vaksin Covid-19, yang artinya menganggap vaksin Covid-19 belum mampu melindungi dari infeksi virus SARS-nCov2," ungkapnya.

"Sementara, 32 persen responden (14.889 warga) takut akan efek samping vaksin atau kejadian ikutan pasca imunisasi (KIPI). Menariknya, mereka yang berusia 50-60 tahun (pra-lansia), dengan pekerjaan TNI/POLRI dan tenaga kesehatan merupakan kelompok yang tertinggi memiliki kekhawatiran terkena efek samping vaksin Covid-19," sambungnya.

Selain itu, survei ini, kata Dicky, menunjukkan mayoritas warga DKI (70 persen) relatif tidak memiliki hambatan yang berarti dalam mendapatkan informasi seputar pendaftaran dan lokasi vaksinasi serta transportasi.

"Namun, sebagian kecil responden (13,4 persen atau 6.366 orang) mengaku masih memiliki kesulitan dalam mengakses informasi tentang vaksinasi. Meski jumlah responden lansia hanya 18,7 persen, tetapi sepertiganya (32,56 persen) kelompok umur lansia menunjukkan ketergantungan pada orang lain untuk mendaftar dan berangkat ke tempat vaksinasi," sebutnya.

Meski jumlahnya relatif kecil, 8 persen responden survei ini menyatakan tidak bersedia divaksin.

"Namun, mengingat Jakarta masih memiliki tren penularan Covid-19 yang cukup tinggi dan bahkan belakangan menunjukkan melonjaknya kembali pasien positif Covid-19, diperlukan upaya-upaya serius dan strategis untuk menanggapi kekhawatiran akan vaksin yang cukup tinggi (⅓ warga khawatir berarti 1 dari 3 warga memiliki kekhawatiran) agar cakupan vaksinasi terus meningkat," ucapnya.

"Jangan sampai kekhawatiran yang dimiliki warga menyurutkan mereka untuk divaksin, terutama untuk menghindari situasi pandemi kembali memburuk sebelum upaya mengatasinya melalui vaksinasi membaik (menghindari 'it get worse before it gets better')," tambahnya.

Menurutnya, dengan karakter khasnya sebagai ibukota dengan infrastruktur seperti kesehatan, komunikasi informasi dan lainnya dinilai relatif lebih baik dibandingkan dengan provinsi lain.

Maka penjangkauan dan optimalisasi cakupan vaksinasi di DKI Jakarta akan memberikan indikasi keberhasilan vaksinasi Covid-19 secara menyeluruh di Indonesia.

"Keberhasilan vaksinasi Covid-19 di DKI Jakarta akan memberikan cermin awal mengenai kesiapan untuk suksesnya vaksinasi di Indonesia," tutupnya.