Merdeka.com - Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah mengatakan rumah berlapis di Kampung Akuarium bisa dibangun karena dalam peta zonasi, masuk ke dalam zona merah atau zona pemerintah daerah untuk kawasan pemugaran Kota Tua/Sunda Kelapa. Jika status daerah itu masuk ke dalam zona merah, artinya boleh digunakan untuk sarana pemerintah dan dapat juga digunakan untuk kepentingan masyarakat.

"Saya rasa, kalau boleh memilih, apakah kantor kelurahan di situ dengan tempat permukiman masyarakat, saya rasa Pemprov akan angkat bendera, ini lebih penting untuk masyarakat, karena kantor kelurahannya sudah ada. Jadi betul-betul ini program berorientasi kepada kepentingan masyarakat," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (11/10).

Saat ini, dia mengungkapkan, masih ada shelter (tempat penampungan) yang nanti rencananya di tengahnya berbentuk huruf C itu akan dibangun rumah berlapis tersebut. Selain itu, mantan Wali Kota Jakarta Pusat itu menegaskan, pihaknya mungkin akan membangun permukiman buat warga yang pernah menempati Kampung Akuarium pada 2020 mendatang.

"Tapi prosesnya pelan-pelan tidak semudah membalikkan telapak tangan. Ada persiapan dulu, shelter juga merupakan bagian itu," jelasnya.

Mengingat status lahan yang merupakan tanah milik pemerintah, Saefullah mengatakan status bangunan tersebut memang milik pemerintah namun digunakan untuk kepentingan rakyat.

"Apakah sewa atau tidak, mekanismenya kami akan pikirkan, bila perlu kami berikan," tutupnya seperti dilansir dari Antara.

Dalam peta zonasi DKI Jakarta, Kampung Akuarium yang terletak di Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, memang masuk ke dalam zona merah atau zona pemerintah daerah dengan rincian kawasan pemugaran Kota Tua/Sunda Kelapa.

Walau termasuk kawasan pemugaran Kota Tua/Sunda Kelapa, kawasan tersebut dapat dibangun rumah susun umum, asrama, rumah dinas, rumah ibadah, pasar tradisional, pasar induk, pasar/penyaluran grosir, pemakaman dan SPBU serta SPBG.

Termasuk, ruang pertemuan, sarana olahraga dan sendi, sarana transportasi serta sarana lainnya, namun dengan syarat yang harus dipenuhi.

Kampung Akuarium Diratakan Ahok

Sebelumnya, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta telah melakukan beberapa kali penertiban bangunan liar di area Kampung Akuarium, Jalan Pasar Ikan, Jakarta Utara. Menurutnya penertiban tidak perlu lagi sosialisasi karena lahan tersebut sebenarnya adalah milik pemerintah DKI Jakarta.

"Kamu membangun di atas lahan Pasar Jaya, ngapain (kalau mau gusur) mesti sosialisasi? Kamu udah tau itu daerah terlarang kok. Kamu masih nekat bangun," katanya di Taman Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (5/5/2017).

Oleh karena itu, mantan Bupati Belitung Timur ini berkeras untuk kembali menertibkan lahan yang dulunya pernah digusur pada 16 April lalu. "Kita akan bereskan, jadi kalau mereka bilang Pak Anies janji tidak akan bongkar, ya tunggu Pak Anies, baru bangun," ujarnya.

Ahok-pun sudah memberikan perintah pada Wali Kota Jakarta Utara untuk segera menertibkannya. "Saya sudah minta ke Wali Kota untuk bongkar," tegasnya.

Rencananya, kata Ahok, lahan penggusuran di Kampung Akuarium itu akan dibuat cagar budaya. Namun hingga saat ini pemerintah provinsi (pemprov) masih menunggu kajian tentang hal tersebut.

"Kita tunggu kajian untuk cagar budayanya," pungkasnya.

Sebelumnya, pantauan merdeka.com di lokasi Kampung Akuarium warga membangun bangunan kembali untuk tinggal. Bangunan semi permanen itu dibangun dari balok kayu dan triplek.

Sementara bangunan permanen yang masih berdiri hanya sebuah musala. Saat ini warga tengah memperbaikinya.

"Ini warga sini (Kampung Akuarium) semua, ini kerja bakti buat bangun musala, soalnya buat dipakai salat tarawih nanti," kata Tapos salah seorang warga Kampung Akuarium kepada merdeka.com, di lokasi, Jumat (28/4).

"Cuma musala doang ini yang dipakain tembok, yang lainnya mah cuma pakai triplek doang," ujarnya.