Merdeka.com - Djarot Saiful Hidayat sudah menandatangani peraturan gubernur tentang besaran tunjungan anggota dewan. Pergub tersebut ditandatangani Djarot sebelum akhir masa baktinya pada Jumat (13/10) lalu.

Pelaksana tugas harian (PLH) Gubernur DKI Jakarta Saefullah menjelaskan, terdapat tujuh tunjungan untuk anggota dewan, salah satunya yang menjadi sorotan adalah tunjungan transportasi. Karena setiap anggota dewan akan mendapatkan Rp 21,5 juta dan belum dipotong pajak 15 persen.

Sedangkan untuk biaya rapat juga sudah disepakati untuk ketua dewan Rp 500 ribu untuk sekali rapat, untuk wakil ketua Rp 400 ribu dan untuk anggota dewan Rp 350 ribu.

"Jadi nanti saya yakin rajin semuanya karena itu dasarnya cuma undangan rapat proses rapat dan hasil rapat," jelas Saefullah di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (16/10).

Sementara itu untuk biaya komunikasi, sudah disepakati Rp 20 juta perbulan. Untuk perjalanan dinas ke luar negeri mengikuti peraturan menteri Keuangan yang ada.

Sebelumnya, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Sekwan) Muhamad Yuliardi memastikan tunjangan untuk DPRD senilai Rp 12 miliar.

"(Rp 12 miliar) Itu yang sesuai PP 18. Tunjangan komunikasi intensif, reses dan transportasi. Untuk 101 anggota, Ketua dan wakil ketua kan beda," kata Yuliardi di Jakarta, Selasa (3/10).

Lanjutnya anggaran tersebut untuk memenuhi tunjangan dewan selama tiga bulan terakhir pada 2017. Yakni tunjangan yang naik antara lain tunjangan representasi, tunjangan reses, dan tunjangan komunikasi intensif.

Untuk tunjangan transportasi, Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat telah memerintahkan untuk menarik mobil dinas dari seluruh anggota dewan. Terkait hal tersebut Yuliardi telah menyerahkan seluruhnya kepada Pemprov DKI. Paling tidak hal ini bisa diterapkan pada akhir Oktober.