Satu lagi LSM kritik Jokowi soal anggaran 'pencitraan'
Merdeka.com - Belum surut polemik anggaran blusukan, kini Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo ( Jokowi ) kembali dikritik soal kebijakan fiskal pemerintahannya. Giliran Masyarakat Pemantau Kebijakan Eksekutif dan Legislatif (Majelis) yang menyasar Jokowi .
Direktur Masyarakat Pemantau Kebijakan Eksekutif dan Legislatif (Majelis), Sugiyanto, mengungkapkan dalam APBD 2013 di Dinas Komunikasi, Informatika, dan Kehumasan (Diskominfomas) DKI Jakarta, terdapat anggaran belanja bernama 'Komunikasi Jakarta Baru'.
Menurut Sugiyanto, anggaran ini patut dipertanyakan. "Anggaran tersebut sebesar Rp 6.058.530.000. Tidak ada penjelasan teknis mengenai anggaran ini untuk apa? Apakah untuk iklan di media massa. Atau digunakan untuk apa? Semestinya gubernur menjelaskan soal anggaran ini," kata Sugiyanto, Jakarta, Senin (22/7).
Sugiyanto menilai, kegiatan yang dibiayai dengan dana yang cukup besar itu seharusnya ada bentuk kegiatan yang jelas.
Selain itu, ungkap Sugiyanto, ada juga anggaran Komunikasi Kebijakan dan Program Strategis Pemprov DKI Jakarta sebesar Rp 1.235.000.000.
"Gubernur kan beberapa kali menyatakan dirinya tidak melakukan pencitraan, namun hampir semua stasiun televisi selalu menguntitnya ke mana pun dirinya pergi," jelas Sugiyanto.
"Kalau melihat ada anggaran ini, bisa jadi ada hubungannya, tapi ini baru dugaan, intinya, Komunikasi Jakarta Baru itu seperti apa?" tandasnya.
(mdk/ren)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi Sebut Sering Dikritik Tajam: Gambar Wajah Saya Aneh-Aneh di Sampul Media, Cucu Komplain
Jokowi tetap menganggap sebuah kritikan sebagai kebebasan berekspresi.
Baca SelengkapnyaJokowi Jawab Anies soal Kritikan Debat: Saya Bicara untuk 3 Capres
Kritikam itu disampaikan agar debat Pilpres 2024 berikutnya berjalan lebih baik.
Baca SelengkapnyaJokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!
Jokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
JK Kritik Netralitas Jokowi di Pilpres 2024, Ini Respons Istana
JK menyatakan bahwa semua pejabat sampai kepala pemerintah, presiden turut diambil sumpahnya agar berlaku adil bagi masyarakat.
Baca SelengkapnyaTak Bahas Hak Angket, Istana Minta Pertemuan Jokowi dan 2 Menteri PKB Tak Dispekulasikan ke Mana-Mana
Ari menyebut pertemuan tersebut juga merupakan permintaan dari para menteri PKB.
Baca SelengkapnyaDepan Prabowo, Jokowi Puji Inisiasi Kemenhan Bangun RS Pertahanan Negara Panglima Besar Soedirman
Jokowi juga memuji sejumlah peralatan media yang diklaim tercanggih yang terpasang di dalamnya.
Baca SelengkapnyaJK Kritik Jokowi: Kalau Bansos Dikasih di Pinggir Jalan dan di Pasar Langgar Aturan
JK juga minta tidak dilakukan jelang masa pencoblosan yakni 14 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaJokowi Ungkap Alasan Naikkan Pangkat Prabowo Jadi Jenderal Kehormatan TNI
Usulan kenaikan pangkat Prabowo ini merupakan usulan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
Baca SelengkapnyaJokowi Bertemu dan Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, Anies: Biar Masyarakat Menilai
Anies tidak banyak berkomentar saat ditanya perihal Jokowi bertemu Prabowo dan Gibran
Baca Selengkapnya