Merdeka.com - Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Arifin mengatakan, sebanyak Rp430 juta terkumpul akibat denda pelanggaran pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) masa transisi.

Dia menyebut jumlah tersebut terdiri dari pelanggaran perorangan ataupun dari tempat usaha hingga perusahaan.

"Yang sudah disetorkan ke kas daerah itu untuk denda perorangan Rp240.960.000, kemudian denda untuk tempat fasilitas umum Rp188.750.000 sehingga yang sudah disetorkan secara keseluruhan Rp430.710.000," katanya saat dihubungi, Jumat (3/7).

Jumlah penindakan yang dilakukan Satpol PP terdiri dari 60 kasus untuk teguran tertulis, denda sebanyak 1.380 kasus dan kerja sosial 15.116 kasus.

Arifin menyatakan, pelanggaran yang paling umum yakni tidak disiplinnya masyarakat mengenakan masker. Selain itu terdapat sejumlah fasilitas umum yang tidak menyediakan tempat cuci tangan.

"Kalau di kantor untuk jam kerja dan lain-lain. Lalu misalnya (tidak disediakan) hand sanitizer seperti itu yang memang lakukan penindakan," ucapnya.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi di Jakarta diperpanjang selama 14 hari ke depan.

Keputusan itu berdasar hasil rapat Gugus tugas Covid-19 DKI Jakarta. "Kesimpulan rapat gugus tadi disimpulkan, bahwa PSBB transisi yaitu kegiatan masih kapasitas 50 persen akan diteruskan 14 hari ke depan," katanya dalam Konpers daring, Rabu (1/7).

Anies menyebut hasil penilaian tim fakultas kesehatan masyarakat UI, Jakarta mendapat skor 71 yang artinya bisa dapat dilakukan pelonggaran PSBB.

"Apabila skor dibatas 70 boleh pelonggaran," tutup Anies

Reporter: Ika DefiantiSumber: Liputan6.com