Merdeka.com - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menyayangkan pernyataan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyebut anggota DPRD DKI Jakarta belum melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Menurut Prasetyo, sudah lebih dari 50 anggota DPRD DKI Jakarta menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) hingga 31 Maret 2019.

"Artinya, sudah ada setengahnya atau 50 persen dari total jumlah anggota DPRD sebanyak 106 orang, sudah melaporkan LHKPN ke KPK," kata Prasetio di gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (10/4).

Politisi PDI Perjuangan ini mengatakan, beberapa waktu lalu pihaknya melaporkan secara langsung LHKPN di kantor KPK. Kendati begitu, Prasetio menyebut anggota DPRD DKI lainnya telah mendapatkan pendampingan oleh staf KPK pada 27 Maret 2019.

"Teman-teman di DPRD memang butuh waktu untuk penyesuaian mengisi e-LHKPN. Tapi kalau dikatakan tidak satupun yang melaporkan, itu tidak benar," ucapnya.

Prasetio mengaku kecewa dengan pernyataan salah satu komisioner KPK yang melarang masyarakat untuk memilih calon legislatif (caleg) petahana.

"Biar warga yang menilai sendiri untuk memilih tanpa pengaruh siapa pun. Benar harus dikatakan benar, jangan dibolak-balik," jelasnya.

Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD DKI Jakarta, Muhammad Yuliadi menjelaskan, saat ini sudah ada 57 anggota DPRD DKI Jakarta yang menyampaikan LHKPN.

"Data yang ada tanggal 27 (Maret), 37 dewan (melaporkan). Tanggal 28 (Maret), 20 orang. Jadi jumlah 57 (anggota) dengan sebelumnya 9," tutur Yuliadi.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengungkapkan bahwa tidak ada anggota DPRD DKI Jakarta yang sudah menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN.

"Bagaimana memberantas korupsi di sektor politik? Seharusnya yang memberi contoh adalah aktor-aktor politik tapi kepatuhan penyerahan LHKPN DPRD provinsi seperti di DKI Jakarta, tidak ada satu pun yang melapor LHKPN!" kata Laode di gedung KPK Jakarta, Selasa (29/1).

Reporter: Ika Defianti