Merdeka.com - Dirut PD Dharma Jaya Marina Ratna Dwi Kusumajati mengungkapkan rumitnya birokrasi di era pemerintahan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Uno. Alhasil BUMD milik Pemprov DKI Jakarta ini berutang kepada peternak ayam hingga Rp 80 miliar.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan, lambatnya pencairan dana kewajiban pelayanan publik (public service obligation/PSO) karena komunikasi PD Dharma Jaya dengan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta. Keterlambatan itulah menyebabkan BUMD yang bergerak di bidang penampungan pemotongan hewan berutang.

"Ternyata masalahnya itu adalah administrasi dan komunikasi. Jadi saya bilang bukan fundamental. Dipersulit seperti apa?" katanya di kawasan Jakarta Selatan, Sabtu (17/3).

Politisi Gerindra ini mengharapkan permasalahan ini dapat diselesaikan. Jangan sampai nantinya permasalahan ini menyebabkan harga pangan tidak stabil jelang Hari Raya Idul Fitri.

"Jadi ya nanti kita lihat, tentunya harapan kita pengelolaan pangan khususnya Ramadan bisa dijaga dengan baik. Kita akan ada review cluster pangan di foodstation, Pasar Jaya," tutup Sandiaga.

Sebelumnya, Marina menemui Sandiaga untuk mengajukan surat pengunduran diri sebagai Direktur Utama dari PD Dharma Jaya, salah satunya karena dana kewajiban pelayanan publik (public service obligation/PSO) tidak kunjung dicairkan.

"Bahwa saya datang nangis-nangis ke Pak Sandi, itu tidak lho. Saya datang ke sana mengajukan pengunduran diri. Tolong catat itu. Serius. Saya tidak pernah menangis," tegasnya saat dihubungi, Kamis (15/3).

Alasan lainnya karena dia merasa lelah dengan sistem pemerintahan saat ini. Menurutnya SKPD di masa pemerintahan Anies-Sandi cara kerjanya tak sama dengan SKPD masa Gubernur sebelumnya.

Misalnya kata dia, lambannya proses verifikasi yang dilakukan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Provinsi DKI yang memang bertanggung jawab dalam proses pencairan DP PSO dan verifikasi untuk PD Dharma Jaya.

"Kerja sama dengan SKPD tuh beda seperti Gubernur yang lama. Sama saja saya yang menabur garam ke lautan. Kerja dengan tidak ada koordinasi," jelas dia.

Kemudian terkait uang reimburse yang sampai saat ini belum dibayar, padahal kata dia untuk menalangi pembelian daging ayam dirinya harus menggunakan uang kas dari PD Dharma Jaya sendiri. Terlebih sampai saat ini PSO yang mencapai Rp 41 miliar belum dicairkan.

Tercatat dari Desember uang yang belum diremburse Rp 13.246 525.000. Kemudian Januari mencapai Rp 17.022.500.000. Dan Februari Rp 14.206.425.000.

"Saya talangi pakai kas untuk November Desember, tapi Januari, Februari, Maret sudah tidak bisa. Bayangkan masuk akal tidak DP PSO sampai sekarang belum cair, itu kan uang negara, kenapa diperlambat begini," katanya.

Kemudian dia bercerita, saat ini sangat sulit bertemu dengan Sandiaga, padahal tujuan bertemu dengan orang nomor dua di Jakarta untuk mencari solusi bagaimana bisa memenuhi daging di Jakarta untuk warga yang tidak mampu.

Saat ingin menuju ruangnya di depan pintu Marina sempat dihadang oleh ajudan Sandi dan dilarang masuk ke ruangan Wakil Gubernur.

"Selalu kalau mau ketemu pakai tim semuanya. Suatu hari saya sudah hopeless. Karena PSO juga enggak turun terus udah gitu di dalam sendiri dari Badan Pengawas saya ada masalah, kemudian banyak masalah," jelasnya.

"Saya ketemu Pak Sandi, saya langsung duduk bilang 'Pak saya mau resign' saya bilang. "Kenapa?" saya bilang ini Bapak gimana saya mau kerja baik? Karena nggak dibantu, PSO belum turun saya bilang gitu. Terus di dalam Badan Pengawas juga ngaco-ngaco. Saya bilang gitu," sambungnya.

Namun niat dia untuk resign ditahan oleh Sandiaga. Sandi juga berjanji akan membantu Marina terkait pencairan PSO dan uang reimbusment untuk perusahaan yang sedang dia pimpin itu.

"Bu jangan dong, jangan dulu, kalau saya belum bisa bantu satu bulan ibu baru boleh resign", "Oh siap Pak saya siap bantu Bapak siang dan malam saya siap," tutupnya.