Rp35,9 Triliun untuk Penanggulangan Banjir dan Longsor di Jabodetabek Punjur

Kamis, 9 Juli 2020 19:33 Reporter : Yunita Amalia
Rp35,9 Triliun untuk Penanggulangan Banjir dan Longsor di Jabodetabek Punjur Sofyan Djalil. ©2018 Merdeka.com/Yayu Agustini Rahayu

Merdeka.com - Pemerintah Provinsi DKI diharuskan mengalokasikan anggaran sebesar Rp13,5 triliun dari APBD untuk program penanggulangan banjir dan longsor di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak dan Cianjur (Jabodetabek Punjur) hingga 2024. Pembagian alokasi anggaran tersebut telah disepakati dalam nota kesepakatan antar pemerintah daerah Jabodetabek Punjur dan kementerian terkait.

"Di DKI itu Rp13,5 triliun yang sudah dikomit dengan Kementerian Dalam Negeri," kata Menteri Agraria dan Tata Ruang, Sofyan Djalil saat rapat bersama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang dikutip melalui channel Youtube Pemprov DKI, Kamis (8/7).

Dia mengungkapkan, total anggaran yang disepakati untuk penanganan banjir dan longsor tersebut yaitu Rp35,9 triliun. Di mana pemerintah pusat mendapatkan porsi Rp18 triliun, sementara pemerintah daerah Rp17,9 triliun.

Dalam anggaran pemerintah daerah, Sofyan mengungkapkan, Pemprov DKI kedapatan jatah paling besar, yaitu Rp13,5 triliun. Nantinya, Pemda lainnya akan menghimpun kekurangannya, sebesar Rp4,4 triliun.

Perencanaan penanganan banjir dan longsor ini telah tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2020 tentang Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur. Untuk mensinkronkan kerja, nantinya akan ada lembaga baru.

Lembaga baru ini nantinya diisi beberapa kelompok kerja (Pokja). Salah satunya Pokja Tata Ruang dan Pertanahan, yang diharapkan mampu mengurangi debet air secara signifikan yang mengalir ke Jakarta.

Baca Selanjutnya: Upaya yang direncanakan untuk dikerjakan...

Halaman

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini