Merdeka.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah melakukan evaluasi APBD 2017 DKI Jakarta dan mencoret 19 anggaran yang dinilai tidak relevan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta, Tuty Kusumawati mengatakan bahwa anggaran 19 kegiatan tersebut akan dimatikan.

"Hanya 0,1 persen saja kegiatan yang dimatikan dari total 18.212 kegiatan. Semua itu atas hasil koreksi dari Kemendagri," kata Tuty, di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (4/1).

Tuty menjelaskan bahwa anggaran dari kegiatan yang dimatikan tersebut akan dialokasikan dalam biaya tak terduga (BTT).

"Itu semua masuk dalam BTT, sehingga total BTT tahun 2017 setelah ditambah 19 kegiatan yang dimatikan sebesar Rp 46,72 milliar sekarang menjadi mencapai Rp 320 miliar," ujarnya.

Kegiatan yang dimatikan tersebut merupakan hasil kesepakatan antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta.

Adapun ke-19 kegiatan yang dimatikan tersebut adalah sebagai berikut:

-Pengadaan Sarana SMK Negeri 64 Jakarta sebesar Rp 4,04 miliar

-Migrasi listrik dari pasca bayar menjadi pra bayar di rumah susun Rp 7,49 miliar

-Pendampingan tenaga ahli untuk kegiatan Dinas Perumahan dan Permukiman Pemda Rp 6,20 miliar

-Sewa mesin fotocopy GOR sunter dan GOR Bahtera Jaya Rp 78,00 juta

-Renovasi rumah dinas Wakil Gubernur Jalan Besakih Kuningan Jakarta Selatan Rp 1,62 miliar

-Revitalisasi peralatan kebakaran dan instalasi hidrant gedung Blok G Komplek Balaikota Rp 3,22 miliar

-Seleksi dan pengembangan kurikulum keasramaan/boarding JIC Rp 5,48 juta

-Penyediaan sarana dan prasarana asrama/boarding JIC Rp 1,69 miliar

-Penyediaan perlengkapan keasramaan/boarding JIC Rp 5,55 miliar

-Renovasi ruang alat kelengkapan dewan Rp 396,45 juta

-Renovasi ruang outlet loby gedung DPRD Rp 456,60 juta

-Asuransi kendaraan dinas anggota Dewan Rp 860,77 juta

-Penataan dan rehab kolam gedung DPRD Rp 579,02 juta.

-Pengadaan box control AC Chiller York Rp 6,53 miliar

-Penyediaan jasa pengemudi Rp 4,65 miliar

-Perbaikan rumah dinas ketua DPRD Rp 1,44 miliar

-Penyelenggaraan apel gabungan tiga pilar (TNI, POLRI dan Pemda) Rp 1,61 miliar

-Penyediaan/sewa rumah untuk keperluan Kantor Pengelola Keuangan Daerah (KPKD) Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Rp 79,20 juta, dan

-Keikutsertaan dalam pameran Rp 180,22 juta.

Tuty menjelaskan bahwa ke-19 kegiatan tersebut masuk setelah pihaknya menutup penyusunan RKPD ditutup pada Mei 2016 lalu.

"Dengan berjalannya waktu ada beberapa kegiatan tambahan yang dinilai diperlukan. Ke-19 kegiatan tersebut masuk saat penyusunan Kebijakan Umum APBD-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS)," ujarnya.

Menurut Tuty, sebagian kegiatan tersebut bisa diajukan lagi dalam APBD Perubahan (APBDP) 2017 mendatang. Namun tetap harus dilihat lagi tingkat urgensinya. Salah satunya yakni pengembangan JIC.

"Kami lihat lagi kalau belum kelewat waktu, masih bisa diajukan dalam APBD Perubahan. Kalau memang dianggap relevan masih bisa terutama kayak boarding school JIC," tandasnya.