Merdeka.com - Ketua RT 011 RW 03 Kelurahan Pluit, Riang Prasetya menyebut adanya upaya mengukur waktu dalam penertiban Ruko Niaga yang dikabarkan memakan bahu jalan dan menutup saluran air.

"Saya berharap tidak ada lagi permainan atau upaya mengulur-ulur waktu kelanjutan tindakan penertiban bangunan karena telah terbukti sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) yang dimiliki para pemilik ruko tertera luas lahannya," kata Riang dalam rilis resminya, dikutip Minggu (4/6).

Riang melanjutkan, dasar bangunan ruko di sana lebih luas dibandingkan yang tercatat di sertifikatnya.

"Bagaimana mungkin dasar tapak bangunan atau ukuran luas dasar bangunan ruko di ruko blok Z4 Utara dan blok Z8 Selatan LEBIH LUAS daripada Luas lahan yang tertera di sertifikatnya?" ujar Riang.

Maka dari itu, ia meminta penertiban harus dilaksanakan sampai tuntas.

"Saya tetap menuntut penertiban harus dilaksanakan sampai tuntas, tidak ada lagi kong-kalikong dan tawar menawar," tambah Riang.

"Jadi saya selaku Ketua RT11/RW03 meminta dengan sangat agar pelanggaran bangunan ruko blok Z4 Utara Dan Blok Z8 Selatan ditindak tegas sampai tuntas dan saya selaku ketua RT11 RW03 akan terus berjuang untuk kebenaran," sambungnya.

Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengklaim bahwa ia mendukung Ketua RT RT 011 RW 03 Pluit, Jakarta Utara yang melaporkan Ruko Niaga makan bahu jalan dan menutup saluran air.

Heru mengatakan, Pemprov berkomitmen untuk menciptakan kawasan niaga yang aman, nyaman, dan mematuhi peraturan yang berlaku.

"Saya terus mendukung langkah semua pihak, termasuk RT untuk menegakkan kawasan niaga yang aman dan nyaman. Tentunya semua bangunan harus sesuai dengan peruntukan dan zonasi yang telah ditetapkan pemerintah," kata Heru dalam rilis resmi, Selasa (30/5).

Heru berharap, langkahnya tersebut didukung penuh oleh seluruh elemen masyarakat, termasuk perangkat Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) untuk menciptakan lingkungan niaga yang nyaman dan aman.

"Saya berharap semua pihak selalu menjaga komunikasi yang baik. Utamakan rembuk warga di tingkat kelurahan," tambah Heru.