Revitalisasi Monas Belum Izin Komisi Pengarah Pembangunan Kawasan Medan Merdeka

Kamis, 23 Januari 2020 12:17 Reporter : Merdeka
Revitalisasi Monas Belum Izin Komisi Pengarah Pembangunan Kawasan Medan Merdeka Proyek Revitalisasi Taman Selatan Monas. ©2020 Liputan6.com/Helmi Fithriansyah

Merdeka.com - Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan DKI Jakarta menyebut tidak dibutuhkan izin Kementerian Sekretariat Negara untuk melakukan revitalisasi kompleks Monumen Nasional (Monas).

Sementara itu, Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara (Setneg), Setya Utama, mengatakan pihaknya belum menerima pengajuan izin rencana revitalisasi Monas. Termasuk Komisi Pengarah Pembangunan Kawasan Medan Merdeka juga belum merekomendasikan arahan apapun.

"Saya sampaikan bahwa pembangunan itu, revitalisasi itu belum ada izin dan memang belum pernah ada pengajuan izin," kata Setya saat dihubungi Kamis (23/1).

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1995, pembangunan Kawasan Medan Merdeka harus mendapat izin dari Komisi Pengarah dan Badan Pelaksana. Komisi Pengarah dipimpin langsung Menteri Negara Sekretaris, Pratikno. Sedangkan Badan Pelaksana dipimpin Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

Selain Pratikno, Komisi Pengarah Pembangunan Kawasan Medan Merdeka diisi Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Negara Lingkungan Hidup, Menteri Perhubungan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Pariwisata.

"Jadi bukan Setneg karena itu kolektif ada enam kementerian kalau nggak salah. Sekretaris Komisi Pengarah itu sendiri Pak Gubernur merangkap sebagai Ketua Badan Pelaksana," ujar dia.

Merujuk pada Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1995 tentang Pembangunan Kawasan Medan Merdeka, susunan keanggotaan Komisi Pengarah terdiri dari:

Menteri Negara Sekretaris sebagai Ketua merangkap anggota;
Menteri Pekerjaan Umum sebagai Anggota;
Menteri Negara Lingkungan Hidup sebagai anggota;
Menteri Perhubungan sebagai Anggota;
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sebagai anggota;
Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi sebagai Anggota;
Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Sekretaris, merangkap anggota.

Baca Selanjutnya: Pasal 5 (1) Komisi Pengarah mempunyai...

Halaman

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini