Merdeka.com - Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta menunda pembahasan revisi Peraturan Daerah Perda Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Covid-19. DPRD ingin terlebih dahulu melihat laporan kinerja yang telah dilakukan Pemprov selama menerapkan Perda tersebut terhadap masyarakat.

Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria tidak menanggapi penundaan tersebut secara lugas. Dia menekankan, Perda yang saat ini tengah dibahas bersama oleh Pemprov dan DPRD DKI untuk secara tegas menerapkan sanksi agar kebijakan pembatasan mobilitas berjalan efektif.

"Sekali lagi, revisi ini dimaksudkan untuk meningkatkan pengendalian Covid di Jakarta, arahnya yang dibahas adalah pasal-pasal terkait pemberian sanksi pidana," ucap Riza di Balai Kota, Jumat (23/7).

Ia menuturkan, secara prinsip, usulan revisi Perda diajukan Pemprov DKI untuk memastikan payung hukum terkait sanksi pidana yang dimungkinkan bagi pelanggar protokol kesehatan.

"Kita tahu lonjakan Covid sangat tinggi dan perlu ada upaya-upaya ekstra. Termasuk pemberian sanksi pidana," pungkasnya.

Secara terpisah, sebelumnya Ketua Bapemperda DPRD DKI Jakarta Pantas Nainggolan menegaskan dalam Perda 2/2020 terdapat poin-poin yang menjadi hak dan kewajiban pemerintah maupun masyarakat.

"Kita lihat di dalam Perda Nomor 2 selaras antara hak dan kewajiban. Ada yang menjadi kewajiban pemerintah daerah ada kewajiban masyarakat. Ada hak pemerintah daerah ada hak masyarakat," ujar dia.

Bapemperda meminta Pemprov DKI melaporkan kegiatan maupun layanan yang dilakukan untuk menangani Covid-19 di Jakarta. Agar diketahui apa yang sudah dilakukan Pemprov sebagai bukti pelaksanaan Perda oleh pemerintah.

"Meminta kepada eksekutif untuk menyampaikan laporan-laporan secara valid tentang layanan-layanan apa yang sudah diberikan pemerintah DKI Jakarta sebagai implementasi dari Perda 2/2020 ini. Jadi mudah-mudahan melalui itu kesadaran kolektif akan terbangun karena sudah melihat keseimbangan antara hak dan kewajiban itu," ujar dia.