Merdeka.com - Aktivis Ratna Sarumpaet bersama warga korban gusuran Kampung Pulo, Rawajati, Kampung Akuarium dan Jatinegara bertemu dengan Wakil Ketua DPR Fadli Zon siang ini. Tujuannya adalah untuk mengadukan nasib para korban gusuran dan proses relokasi yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) karena menyalahi aturan.

Ratna mengatakan penertiban yang dilakukan Ahok kepada warga dengan melibatkan aparat kepolisian hingga TNI telah melanggar konstitusi dan terkesan tidak manusiawi. Dia mencontohkan penertiban di Kampung Pulo, Jakarta Timur dan Kalijodo, Jakarta Barat.

"Polanya seperti modus untuk Penaklukan dan terbiasa menganggap sudah benar. Kampung Pulo dengan mengerahkan polisi sebanyak-banyaknya. Bahkan, Kalijodo tidak hanya polisi tapi juga tentara," kata Ratna di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (15/9).

"Apa yang dilakukan Pemda DKI di bawah pimpinan Ahok seolah jadi benar. Menggunakan tentara kepolisian dalam menggusur itu benar," sambungnya.

Rusun yang diberikan Ahok kepada warga korban gusuran dinilai Ratna juga jauh dari kata layak. Ratna membandingkan rusun yang disediakan era Ahok dan mantan Gubernur Sutiyoso.

Di era Sutiyoso, katanya, rusun yang diberikan kepada warga dilengkapi dengan fasilitas yang memadai serta bantuan biaya sekolah anak dari TK hingga SMA, fasilitas kesehatan hingga ibadah. Berbeda dengan era Ahok, katanya, saat ini kondisi rusun bak pos militer zaman NAZI.

"Di eranya Pak Sutiyoso ada sekolah di situ RS di situ. TK sampai SMA ada direlokasi itu. Yang dibuat di era Ahok, tempat relokasi itu mirip camp konsentrasi zaman NAZI. Orang masuk keluar tidak sembarangan. Mau salat aja tas ditahan dulu di Rawa Bebek. Sudah terlalu banyak tumbal yang disajikan di Ibu kota," jelas Ratna.

Selain itu, Ratna menggambarkan kondisi buruk dari rusun yang disediakan Ahok. Di rusun Rawa Bebek, lanjutnya, unit kamar yang disediakan Ahok untuk warga gusuran Kampung Akuarium sangat sempit dengan fasilitas seadanya.

Bahkan dia menyebut unit kamar itu lebih cocok diberikan kepada warga yang belum berkeluarga. Bukti bahwa rusun tersebut belum siap adalah kejadian seorang anak rusun Rawa Bebek yang tewas karena terjatuh dari lantai bagian atas bangunan.

"100 KK pindah ke rusun Rawa Bebek. Diberikan blok yang kegunaannya untuk lajang. Kamarnya 3x4 dan dapur tempat setrika, di luar dan hanya ditutup teralis. Ketika di situ dipaksakan untuk keluarga, ini ketika botol jatuh maka si anak terjun bebas," ungkapnya.

Lebih lanjut, Ratna mengungkapkan di Rusun Jatinegara, banyak warga yang akhirnya terusir karena tidak bisa membayar sewa yang tergolong mahal. Padahal seharusnya, sesuai aturan warga yang telah menetap di daerah tertentu dan menjadi korban gusuran mendapatkan ganti rugi berupa rusunami.

"Saya berusia bertemu Pak Fadli, saya SMS, saya sedang ke rusun Jatinegara. Itu bulan Agustus tahun lalu, bulan sekarang itu ketemu mereka 300 KK tergusur kedua kalinya karena tidak bisa membayar sewa. Bagaimana bisa dipindah dari kali Ciliwung untuk kepentingan publik dipindah ke suatu tempat dan menyewa," beber Ratna.

Kemudian, Ratna dan warga juga menuntut DPR untuk berkoordinasi dengan penegak hukum dan KPU untuk tidak memperbolehkan Ahok maju di Pilkada DKI 2017.

Pasalnya, menurut Ratna, masih ada 3 kasus korupsi yang melibatkan Ahok, yakni kasus pembelian lahan rumah sakit sumber waras, pembelian lahan di cengkareng barat, dan rancangan peraturan daerah tentang reklamasi di pantai utara, Jakarta.

"Saya enggak tahu kepada siapa lagi saya mengadu, ada cara yang bisa dilakukan DPR agar KPU tidak membuka calon yang diduga terkait korupsi dan beberapa korupsi dan kasusnya masih tersangkut di KPK," pungkasnya.