Merdeka.com - Anies Baswedan telah menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta selama satu tahun. Beragam terobosan telah dilakukan guna memenuhi janji kampanye pada Pilgub DKI 2017 silam. Namun, tidak semua program tersebut dinilai positif oleh DPRD DKI Jakarta.

Salah satu kritik datang dari Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta. Mereka menilai program kerja Anies selama setahun belum sempurna karena gagal menyiapkan hunian untuk rakyat miskin Jakarta.

Ketua Fraksi PDIP, Gembong Warsono mengatakan, selama kampanye Pilgub 2017, Anies menjanjikan hunian rumah bagi masyarakat miskin. Alasannya, program DP nol Rupiah yang sekarang bukan untuk orang miskin, yakni untuk warga berpenghasilan Rp 4-7 juta perbulan dengan cicilan Rp 2 juta perbulan.

"Tentunya ini di luar listrik dan air bersih, Iuran Pengelolaan Lingkungan karena status rusunami tidak diberikan subsidi. Pertanyaannya, keberpihakan terhadap rakyat miskin yang tidak mampunya ada di mana?" katanya di DPRD DKI, Senin (15/10).

"Gubernur Anies banyak berkata-kata, miskin berbuat," tambah Gembong.

Anies dan DPRD ©2018 Merdeka.com

Selain itu, PDIP menyoroti target OK OCE yang tak terpenuhi. Dia menyatakan, awalnya program itu dijanjikan untuk melahirkan 200 ribu pengusaha baru dengan 44 pos pengembangan kewirausahaan di setiap kecamatan. Kenyataannya dari calon pengusaha baru yang sudah terdaftar sebanyak 54.564 orang.

"Mereka belum bisa menjalankan usahanya karena belum mendapatkan izin usaha. Tak ada izin, tak dapat menjalankan usahanya.Data faktual menunjukkan bahwa data per Januari sampai dengan awal Oktober 2018 barulah hanya mencapai 1.811 IUMK (Ijin Usaha Mikro & Kecil) milik Pengusaha Mikro dan Kecil yang tergabung dalam gerakan OK OCE. Artinya, dalam setahun kepemimpinan Gubernur Anies baru berhasil mencetak pengusaha baru sekitar 3,31 persen jauh dari sasaran awal," jelasnya

"Terbukti program OK OCE Gubernur Anies gagal total mencapai targetnya," tambahnya.

PDIP juga menyoroti minimnya operator atau koperasi angkutan umum bergabung dalam program Jak Lingko. Pasalnya program garapan Anies ini dinilai tidak menyediakan proyeksi keuntungan dalam skema perhitungan oleh Pemprov DKI.

"Alhasil jumlah armada yang bergabung baru 283 unit per September 2018 dengan melayani 33 rute. Angka itu jauh dari target 2.000 armada yang digembar gemborkan Pemprov," bebernya

Rencana Anies melegalkan becak di Jakarta juga dinilai PDIP tidak tepat dan tidak manusiawi. Seharusnya program itu mengalihprofesikan pengayuh becak ke sektor pekerjaan yang lebih manusiawi.

"Kalau ingin ditempatkan ke tempat wisata, para pengayuh becak hanya bertugas melayani wisatawan, tanpa menarik tarif ke wisatawan saat menggunakan becak. Artinya, para pengayuh becak didaftarkan dan dibayar oleh Pemprov DKI dengan APBD DKI. Jumlah becak tidak banyak di DKI, kami rasa APBD mampu mengalokasikan anggaran untuk membayar gaji pengayuh becak," ujarnya.

Rapat Paripurna DKI Jakarta ©2017 Merdeka.com/Arie Basuki

Program naturalisasi sungai dianggap PDIP tidak berjalan. Padahal, lanjut Gembong, saat ini telah memasuki musim penghujan dan normalisasi sungai wajib dilakukan untuk mengurangi banjir.

"Program ini tak kunjung tuntas pelaksanaannya, seperti Balai besar Ciliwung Cisadane, normalisasi Kali Pesanggarahan, pembebasan lahan yang belum sampai 40%, dan masih banyak lagi yang belum terlaksana secara operasional lapangan. Ditambah dengan benturan pelaksanaan anggaran pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah, ditengarai dengan pengembalian anggaran normalisasi sungai ke APBN," jelasnya.

"Berdasarkan data BBWSCC, sebanyak 128 kelurahan rawan banjir di Jakarta. Letak kelurahan itu ada di sepanjang sungai yang belum tersentuh program normalisasi," jelas dia.

Sementara penilaian berbeda diberikan oleh Gerindra. Mereka menilai, Anies berhasil di beberapa programnya. Walaupun, tidak memungkiri jika masih ada kekurangan pada masa satu tahun kepemimpinan Anies Baswedan.

Ketua DPD Partai Gerindra DKI M Taufik menilai, Anies telah cukup sukses menjalankan tugas dan memenuhi janji kampanyenya. Dia mencontohkan program DP nol Rupiah yang sudah diluncurkan hingga megaproyek reklamasi yang dihentikan oleh mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu beberapa waktu lalu.

"Pertama DP nol kan sudah dipesankan, kemudian reklamasi dihentikan terus OK OCE juga jalan bagus kan," ujarnya.

Menurutnya, apabila ada program yang belum sepenuhnya jalan itu karena Anies baru menjabat selama satu tahun. Dia menjelaskan, masih ada empat tahun lagi bagi mantan Rektor Paramadina itu menunaikan janji-janji kampanye maupun program.

"Ada yang belum, karena memang baru satu tahun, targetnya kan ada yang lima tahun," jelasnya.

Meski demikian, Taufik menilai masih ada hal yang butuh diperhatikan oleh Anies, seperti penyerapan anggaran yang masih rendah.

"Tapi masih ada yang harus ditingkatkan, itu serapan anggaran masih rendah. Bisa dibeberkan sudah berapa dan apa saja lelang dan program yang berjalan pada publik," tandasnya.

Direktur Eksekutif Komite Pemantau Pelaksana Otonomi Daerah (KPPOD), Robert Na Endi Jaweng, menjelaskan ada tiga model hubungan DPRD dan eksekutif. Pertama konfliktual, kolutif dan kolektif kolegial.

"Kalau konfliktual, itu berkonflik terus seperti zaman Ahok, kolutif itu hubungan adem ayem, harmonis tapi tidak selalu bagus, bisa jadi saling mengamankan, saling mengunci. Paling ideal itu kolektif kolegial keduanya sederajat, aling checek and balance. Mudah-mudahan Jakarta yang ketiga. Di mana sudah saling menghargai, fungsi kontrol berjalan, gubernur juga gak dimacem-macemin DPRD," jelasnya.

"Tapi kalau adem ayem itu karena kolutif, semisal saat susun anggaran sudah mengamankan dengan membeli di muka DPRD dengan item-item untuk kepentingan DPRD, termasuk penambahan uang fasilitas, itu yang jadi masalah. Tapi memang hubungan itu memang terlihat normal," sambung Endi.

Reporter: Delvira Hutabarat

Sumber: Liputan6.com