Merdeka.com - Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pengelolaan Sampah yang sedang digodok Badan Legislasi DPRD Provinsi DKI Jakarta segera rampung. Raperda itu akan ditetapkan sebagai Perda untuk menggantikan Perda Nomor 5 Tahun 1988 tentang Kebersihan Lingkungan dalam Wilayah DKI Jakarta.

Kepala Dinas Kebersihan DKI Jakarta, Unu Nurdin menjelaskan, Perda tentang pengelolaan sampah yang baru ini tidak hanya mengatur sanksi saja. Namun mengatur pengelolaan sampah di DKI Jakarta secara komprehensif.

"Substansinya tidak hanya mengatur sanksi, jika hanya mengatur sanksi sudah diatur dalam Perda No 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum (Tibum)," ujar Unu melalui keterangan tertulisnya, Sabtu (2/2).

Perda ini merupakan turunan dari Undang-Undang 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Permendagri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah dan PP No. 81 Tahun 2012 tentang tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. "Semua peraturan tersebut wajib ditindaklanjuti Pemprov melalui peraturan di tingkat daerah," kata dia.

Unu menjelaskan, Perda tersebut nantinya mengatur pengelolaan sampah DKI Jakarta dari sumber sampah (hulu) hingga TPA (hilir). Dengan sistematika pengaturan antara lain ketentuan umum, asas dan tujuan, tugas dan wewenang Pemerintahan, masyarakat dan produsen sampah, hak dan kewajiban termasuk mekanisme pemberian insentif dan disinsentif, perizinan, penyelenggaraan pengelolaan sampah yang diatur dalam masterplan pengelolaan Sampah, pembiayaan dan kompensasi, kerja sama dan kemitraan, larangan, pengawasan dan sanksi.

Untuk merealisasikan itu semua, pengelolaan sampah tidak bisa dibebankan kepada pemerintah daerah saja. "Peran aktif semua stakeholder termasuk masyarakat untuk menjaga kebersihan sangat diperlukan. Perda ini mengatur sinergitas semua pemangku kepentingan," ujarnya.