Rapat dengan tim sinkronisasi, Pemprov DKI fokus detailkan program

Merdeka.com - Tim sinkronisasi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih Anies Baswedan dan Sandiaga Uno telah memasuki hari ketiga rapat dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Menurut Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Tuty Kusumawati, fokus rapat kali ini mendetailkan kegiatan dari program yang dibuat oleh tim Anies-Sandi.

"Setelah sinkron di level program, sekarang detail kegiatan. Dan ini menghadirkan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang akan menjalankan kegiatan," kata Tuty, di Balai Kota, Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (23/5).

Tuty juga menjelaskan bahwa hari ini, pemprov DKI dan tim sinkronisasi sedang rapat dengan forum asisten. Jika dalam forum tersebut program dan kegiatan yang dirancang telah sinkron, maka pihak pemprov akan segera memasukkannya pada sistem e-budgeting.

"Kami harus close RKPD (Rencana Kerja Perangkat Daerah), setelah ini telah sinkron, tinggal closing dalam bentuk sudah terjadi kesepakatan dan ada berita acara pembahasan bersama. Tinggal diinput ke sistem e-budget," jelasnya.

Dia mengungkapkan, dalam rapat bersama tim sinkronisasi kemarin, banyak sekali usulan program dari SKPD. Namun anggaran pemprov sangatlah terbatas dan perlu ada program yang ditahan terlebih dahulu.

"Perlu revisi, karena kemarin terlalu banyak yang diusulkan oleh SKPD tetapi kemampuan APBD kita enggak sebesar itu jadi perlu justifikasi mana yang di-hold (tahan) dulu," ungkap Tuty.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah mengatakan tim sinkronisasi Anies Sandi akan terus melakukan koordinasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Bahkan rencananya penyusunan bersama-sama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2022 ini akan berlangsung selama tiga hari.

"Sekarang berjalan (koordinasi), sedang berjalan saya komunikasi dengan Pak Djarot dilaporkan bahwa hari ini besok sampai Rabu, tim sinkronisasi sedang melakukan rapat koordinasi, three party antara Bappeda, SKPD terkait dan tim sinkronisasi," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (22/5).