Rakyat dan pembangunan Jakarta jadi korban konflik Ahok-DPRD

merdeka.com Sekitar 9 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Fitra) berharap konflik DPRD dan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama terkait dana siluman di APBD cepat selesai. Apalagi, dalam pengamatan mereka, konflik ini sebenarnya karena masalah personal.

"Ini cenderung kepada konflik personal antara gubernur DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta," kata Wakil Seknas Fitra, Yenny Sucipto, di kantor Fitra Jakarta, Selasa (3/3).

Meski berawal dari masalah personal, namun kedua belah pihak memutuskan membawa ke jalur hukum. Yenny meminta penegak hukum menyelesaikan dengan cepat. Akibat konflik ini, banyak yang dirugikan.

"Tanpa terasa, masyarakat menjadi bagian yang paling dirugikan dalam konflik ini karena pencairan APBD DKI Jakarta 2015 menjadi terhambat. Masyarakat menjadi bagian penyumbang terbesar dari APBD DKI Jakarta melalui Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 45,32 triliun," tambahnya.

Kondisi ini, lanjutnya, membuat rakyat Jakarta tak ubahnya bancakan elite di dua instansi tersebut. Padahal sejumlah kerugian terus terlihat di depan mata.

"Misalnya pelayanan publik terancam lumpuh, proyek nasional di Jakarta terancam mangkrak, dan penyerapan APBD nantinya semakin rendah karena pengesahan yang molor," tambahnya.

Dia menyarankan Kementerian Dalam Negeri tak diam menghadapi situasi ini. Dia juga meminta sebaiknya anggaran pemanfaatannya tak jelas dihapus.

"Kemendagri perlu segera memediasi Pemprov dan DPRD DKI Jakarta dalam proses review pembahasan APBD DKI 2015. Khususnya membatalkan dana-dana siluman tersebut. Paling tidak dalam waktu dua minggu ke depan harus selesai," jelas dia.

Tak hanya itu, DPRD juga diminta transparan dalam menyusun anggaran. "Terkait Hak Angket harus segera dihentikan dan panitia dibubarkan karena hanya akan memperkeruh suasana penetapan APBD DKI 2015 karena motifnya politik, bukan motif memperjuangkan kepentingan rakyat."

Kepada KPK, dia harapkan segera menangkap dalang di balik anggaran siluman di pos anggaran pendidikan. "KPK segera menangkap begal anggaran pengadaan UPS yang merugikan negara pada tahun 2014 dan 2013 senilai triliunan rupiah. Sebab bila terlambat ditetapkan maka DKI Jakarta akan merugi senilai Rp 11, 40 triliun dari dana perimbangan," ujarnya.