Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

PSI Usul 6 Rancangan Perda DKI Tahun 2021

PSI Usul 6 Rancangan Perda DKI Tahun 2021 Gedung Baru DPRD DKI Jakarta. ©2019 Merdeka.com/Iqbal S Nugroho

Merdeka.com - Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengusulkan 12 usulan rancangan peraturan daerah (Raperda) 2021. Dari usulan tersebut, 6 usulan diterima Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda).

"Sebelumnya Fraksi PSI menyerahkan 12 usulan lalu 6 diantaranya disepakati bersama untuk masuk dalam Propemperda 2021," ujar anggota Bapemperda DPRD dari Fraksi PSI Anthony Winza Probowo, Jumat (27/11).

Anthony menyebutkan usulan raperda yang berhasil lolos adalah Raperda Penyelenggaraan Sistem Pangan, Raperda Penyelenggaraan Pendidikan, Revisi Perda Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas, Revisi Perda Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan, Raperda Rumah Susun Milik dan Raperda Kawasan Tanpa Rokok.

“Pembahasan raperda ini akan mulai digulirkan di awal 2021. Kami akan terus mengawal proses pembahasan agar peraturan daerah ini dapat rampung,” jelasnya.

Pada Raperda Penyelenggaraan Sistem Pangan, Fraksi PSI memasukan gagasan Dana Abadi Pangan untuk mengentaskan kemiskinan dan kelaparan di DKI Jakarta.

“Ini adalah salah satu masalah besar di Jakarta dan kondisi ini semakin diperparah akibat Pandemi Covid-19,” paparnya.

Raperda ini diharapkan dapat menjadi landasan hukum untuk menjamin ketersediaan pangan bagi warga Jakarta khususnya fakir miskin dan anak-anak terlantar tanpa membebani APBD.

“Kami sodorkan solusi dengan membentuk sistem Dana Abadi Pangan agar ada jaminan apapun yang terjadi, kebutuhan pangan masyarakat akan tetap bisa terpenuhi mereka secara cuma-cuma oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta,” lanjut Anthony.

Apabila Raperda ini rampung maka DKI Jakarta bisa jadi pioneer di Indonesia dalam pembentukan dana abadi untuk menjamin pangan bergizi untuk masyarakat.

“Ini adalah politik kebajikan sehingga kita harap dukungan seluruh fraksi di DPRD dan Pemprov DKI agar bisa dirampungkan tahun depan,” imbuhnya.

(mdk/ray)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
DPR dan Pemerintah Setujui RUU Desa, Masa Jabatan Kepala Desa jadi 8 Tahun 2 Periode
DPR dan Pemerintah Setujui RUU Desa, Masa Jabatan Kepala Desa jadi 8 Tahun 2 Periode

Badan Legislasi (Baleg) DPR dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyetujui Revisi UU Desa.

Baca Selengkapnya
15 Januari 1949: Mengenang Peristiwa Situjuah Berdarah, Tewaskan Banyak Pejuang PDRI
15 Januari 1949: Mengenang Peristiwa Situjuah Berdarah, Tewaskan Banyak Pejuang PDRI

74 tahun berlalu, ini kisah Peristiwa Situjuah yang renggut banyak pejuang Pemerintah Darurat RI.

Baca Selengkapnya
DPR RI Setujui Usulan Pemerintah soal Pilkada Hanya 1 Putaran
DPR RI Setujui Usulan Pemerintah soal Pilkada Hanya 1 Putaran

Ketua Baleg DPR RI, Supratman Andi Agtas menjelaskan pemenang Pilkada tak perlu memperoleh suara 50+1 seperti pada aturan Pilpres.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
DPD Bentuk Pansus Kecurangan Pemilu 2024, Ini Respons Bawaslu
DPD Bentuk Pansus Kecurangan Pemilu 2024, Ini Respons Bawaslu

Bawaslu RI mengaku tidak bisa mengomentari langkah DPD RI membentuk Panitia Khusus (Pansus) Kecurangan Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Bakal Beri Diskon Pajak Hiburan, tapi Masih Tunggu Aturan Resmi
Pemerintah Bakal Beri Diskon Pajak Hiburan, tapi Masih Tunggu Aturan Resmi

Sudah ada beberapa Pemda menyampaikan niat untuk memberikan insentif. Tetapi pihaknya masih menunggu aturannya terbit secara resmi.

Baca Selengkapnya
PKS Usul Ada Pemilihan Langsung DPRD Tingkat II dan Wali Kota di RUU Daerah Khusus Jakarta
PKS Usul Ada Pemilihan Langsung DPRD Tingkat II dan Wali Kota di RUU Daerah Khusus Jakarta

PKS menilai aturan kekhususan Jakarta harus diatur tidak berbeda dengan kekhususan daerah lain seperti Papua maupun Aceh.

Baca Selengkapnya
KPU Tetapkan PDIP Peroleh Suara Terbanyak Pemilu 2024
KPU Tetapkan PDIP Peroleh Suara Terbanyak Pemilu 2024

Suara PDIP pada pemilu ini turun dibanding raihan 2019 yaitu 27.053.961 atau 19,33 persen dari total 139.971.260 suara sah.

Baca Selengkapnya
DPR Bakal Bahas RUU DKJ Bersama Pemerintah Pekan Depan
DPR Bakal Bahas RUU DKJ Bersama Pemerintah Pekan Depan

Rapat tersebut DPR direncanakan pada tanggal 13 Maret 2024.

Baca Selengkapnya
Aturan Baru: Pemda Wajib Alokasikan 10 Persen Pajak Kendaraan untuk Bangun Transportasi Umum
Aturan Baru: Pemda Wajib Alokasikan 10 Persen Pajak Kendaraan untuk Bangun Transportasi Umum

Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) 35 tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Baca Selengkapnya