Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

PSI Sebut Target Pajak di Rancangan KUA-PPAS DKI 2021 Berpotensi Defisit Rp7,7 T

PSI Sebut Target Pajak di Rancangan KUA-PPAS DKI 2021 Berpotensi Defisit Rp7,7 T Gedung Baru DPRD DKI Jakarta. ©2019 Merdeka.com/Iqbal S Nugroho

Merdeka.com - Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta mengkritisi rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2021. Dalam rancangan, Pemprov mematok angka Rp77,7 triliun untuk pendapatan dan belanja.

Anggota Fraksi PSI, Viani Limardi mengatakan, angka Rp77,7 triliun justru menimbulkan potensi defisit Rp7,7 triliun.

"Kami menilai Pemprov DKI kurang cermat dalam menghitung target pajak dan belanja pegawai, sehingga diperkirakan bisa defisit anggaran hingga Rp7,7 triliun," katanya, Kamis (5/11).

Dia menjabarkan, potensi defisit dihitung dari target pendapatan DKI dari pajak pada 2021 yang direncanakan sebesar Rp41,5 triliun. Target pajak terlalu besar jika dibandingkan realisasi pajak 2019.

Target pajak air tanah, pajak hiburan dan pajak parkir di KUA PPAS tahun 2020 adalah masing-masing Rp1 triliun, Rp4 triliun dan Rp1,35 triliun. Sementara, realisasi ketiga pajak tersebut pada tahun 2019 hanya Rp125 miliar, Rp859 miliar, dan Rp532,5 miliar.

"Apabila dilakukan simulasi perhitungan dengan data perolehan ketiga pajak tersebut pada realisasi tahun 2019 maka nilai target pajak 2021 yang wajar adalah Rp36,6 triliun," terangnya.

Viani menambahkan, tidak elok jika Pemprov menargetkan terlalu tinggi untuk pendapatan pajak. Sebab, diprediksi pandemi masih tetap terjadi pada 2021.

Untuk itu, Viani yang mewakili PSI mengatakan target pendapatan Jakarta dari pajak sebesar Rp36,6 triliun lebih rasional.

"Menurut kami, target pajak Rp36,6 triliun lebih masuk akal. Ini sejalan dengan perkiraan Badan Penerimaan Daerah (Bapenda) di rapat Banggar bahwa target pajak tahun 2020 adalah Rp30,8 triliun,” jelasnya.

Dia menambahkan, Pemprov DKI tidak elok berambisi meraup pajak sampai Rp41,5 triliun di tengah pandemi karena menaikkan pajak bukanlah pilihan.

"Pajak yang dinaikan akhirnya menekan masyarakat, padahal tahun depan harus fokus terhadap stimulus ekonomi," tutupnya.

(mdk/fik)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Berdasarkan Hasil Survei, Kaesang Optimis PSI Lolos ke DPR

Berdasarkan Hasil Survei, Kaesang Optimis PSI Lolos ke DPR

Dia mengungkapkan, elektabilitas PSI terus mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir.

Baca Selengkapnya
PSI Terancam Tidak Lolos DPR, Ini Reaksi Kaesang

PSI Terancam Tidak Lolos DPR, Ini Reaksi Kaesang

Kaesang menolak banyak bicara perihal partainya tidak lolos ambang batas parlemen atau gagal masuk ke DPR RI

Baca Selengkapnya
PSI Nilai Jakarta Butuh Calon Gubernur seperti Jokowi, Bersiap Usung Kaesang?

PSI Nilai Jakarta Butuh Calon Gubernur seperti Jokowi, Bersiap Usung Kaesang?

PSI menilai Jakarta membutuhkan sosok calon gubernur dapat menciptakan harapan dan dekat dengan masyarakat seperti Presiden Jokowi.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Penerimaan Pajak 2023 Lampaui Target, Tembus Rp1.869 Triliun

Penerimaan Pajak 2023 Lampaui Target, Tembus Rp1.869 Triliun

Jika dilihat dalam perjalanannya, penerimaan pajak sempat mengalami penurunan yang signifikan yakni pada tahun 2020.

Baca Selengkapnya
Bukan Rp180 Ribu, PSI Revisi Pengeluaran Dana Kampanye Rp24 Miliar

Bukan Rp180 Ribu, PSI Revisi Pengeluaran Dana Kampanye Rp24 Miliar

artai Solidaritas Indonesia (PSI) telah menyerahkan laporan terbaru terkait Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) partai politik peserta Pemilu 2024 kepada KPU.

Baca Selengkapnya
KPU Tetapkan PDIP Peroleh Suara Terbanyak Pemilu 2024

KPU Tetapkan PDIP Peroleh Suara Terbanyak Pemilu 2024

Suara PDIP pada pemilu ini turun dibanding raihan 2019 yaitu 27.053.961 atau 19,33 persen dari total 139.971.260 suara sah.

Baca Selengkapnya
Pengeluaran Dana Kampanye PSI Hanya Rp180 Ribu, Bawaslu: Tidak Logis

Pengeluaran Dana Kampanye PSI Hanya Rp180 Ribu, Bawaslu: Tidak Logis

Tidak logis lantaran PSI sudah berkampanye dimana-mana.

Baca Selengkapnya
KPU Beri Waktu PSI Satu Hari Perbaiki Laporan Awal Dana Kampanye Rp180 Ribu

KPU Beri Waktu PSI Satu Hari Perbaiki Laporan Awal Dana Kampanye Rp180 Ribu

KPU memberikan waktu 1 hari kepada Partai Solidaritas Indonesia (PSI) untuk memperbaiki laporan awal dana kampanye (LADK).

Baca Selengkapnya
PSI Terancam Tak Masuk ke Senayan Meski Dipimpin Kaesang, Ini Respons Presiden Jokowi

PSI Terancam Tak Masuk ke Senayan Meski Dipimpin Kaesang, Ini Respons Presiden Jokowi

Adapun syarat suara partai politik untuk lolos ke DPR harus mencapai 4 persen.

Baca Selengkapnya