Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta, Anggara Wicitra Sastroamidjojo, meminta jajaran Pemprov DKI transparan saat memberi keterangan dalam proses permintaan klarifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait Formula E. Permintaan klarifikasi oleh KPK, menjadi momentum DPRD segera menggelar interpelasi.

"Dimulainya penyelidikan oleh KPK justru semakin membuktikan bahwa interpelasi Formula E memang mendesak untuk dilakukan," katanya di Jakarta Anggara, Kamis (4/11).

Politikus PSI itu menuturkan, cukup banyak hal-hal berkaitan dengan Formula E masih belum jelas pertanggungjawabannya. Misalnya, commitment fee yang diberikan kepada Formula E Operation di United Kingdom.

Suramnya pertanggungjawaban, membuat Anggara curiga dan khawatir commitment fee turut dinikmati pihak lain.

"Sampai saat ini kami di DPRD belum pernah mendapatkan bukti transfer pembayaran commitment fee," tegasnya.

Dia juga menegaskan, pihaknya sudah menolak kegiatan Formula E sebelum duduk di kursi DPRD DKI Jakarta. Alasannya adalah karena kegiatan ini dianggap menyedot anggaran besar namun tidak memberikan manfaat yang signifikan untuk rakyat Jakarta.

“Seiring berjalannya waktu, ternyata ada beberapa kejanggalan. Contohnya, BPK menemukan bahwa studi kelayakan Formula E tidak memasukkan biaya commitment fee ke dalam perhitungan untung-rugi. Akibatnya Pemprov DKI harus merevisi dokumen studi kelayakan tersebut,” ujar Anggara.

Kejanggalan berikutnya adalah ternyata Pemprov DKI bisa melakukan negosiasi agar commitment fee yang telah dibayar Rp 560 miliar bisa dipakai untuk acara 3 tahun, 2022 hingga 2024. Pemprov DKI mengklaim bahwa acara tahun 2022 hingga 2024 tidak perlu bayar commitment fee lagi.

Awalnya, kata Anggara, Pemprov mengatakan harus bayar commitment fee sekitar Rp400 - Rp500 miliar per tahun, kemudian berubah menjadi Rp560 miliar untuk 3 tahun.

"Itu artinya, mungkin seharusnya Jakarta sejak awal memang tidak perlu bayar commitment fee. Karena itu, dengan adanya penyelidikan oleh KPK, saya minta agar jangan ada data atau fakta yang ditutup-tutupi. Buka semuanya agar seluruh warga Jakarta tahu,” tutupnya.

Sebelumnya, KPK mengaku tengah mengumpulkan bukti dugaan korupsi penyelenggaraan Formula E di DKI Jakarta. Salah satunya dengan meminta keterangan sejumlah pihak terkait.

"Betul, KPK sedang meminta permintaan keterangan dan klarifikasi kepada beberapa pihak guna mengumpulkan bahan data dan keterangan ataupun informasi yang diperlukan oleh tim penyelidik," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (4/11).

Ali mengatakan, pengumpulan bukti dan keterangan dari pihak terkait dilakukan KPK berdasarkan laporan dari masyarakat adanya dugaan korupsi dalam penyelenggaraan ajang balap mobil tersebut.

"Kegiatan ini tentu sebagai tindak lanjut dari informasi yang disampaikan masyarakat ihwal penyelenggaraan Formula E di DKI Jakarta kepada KPK," kata Ali.

Ali menyatakan pihaknya belum bisa membeberkan lebih lanjut terkait pengusutan kasus ini. Pasalnya masih dalam tahap awal pencarian bukti dan keterangan.

"Kami meminta publik terus mengawal kerja-kerja KPK, sebagai unsur pengawasan sekaligus pendukung upaya-upaya pemberantasan korupsi," kata Ali.

Berdasarkan informasi, dalam mengusut kasus ini KPK sudah memeriksa Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) DKI Jakarta Ahmad Firdaus pada Selasa, 2 November 2021.