Merdeka.com - Wakil Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, August Hamonangan menilai, rotasi 20 pejabat eselon II dilakukan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono untuk membantu kepemimpinannya dalam mempercepat pembangunan di Ibu Kota.

"Rotasi ini tentunya ada pertimbangan untuk menyesuaikan dengan gaya kepemimpinan Pak Heru. Ya tujuannya untuk mempercepat pembangunan di Jakarta," katanya ketika dihubungi, Rabu (29/3).

Dia menjelaskan, rotasi ini tak melanggar aturan meskipun Heru hanya seorang Pj. Sebab, mutasi ini dilakukan atas Surat Edaran dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Rotasi dalam jajaran pejabat PNS ini biasa terjadi dalam lingkungan pemerintahan. Saat ini apa yang dilakukan Pak Heru tidak melanggar aturan, ada SE Kemendagri yang memperbolehkan PJ Kepala Daerah untuk melakukan mutasi bahkan memecat pegawai daerah," ujarnya.

Meskipun demikian, August berharap komunikasi pejabat baru dengan DPRD DKI Jakarta tetap dapat berjalan maksimal.

"Saya harap dengan adanya rotasi ini komunikasi antara DPRD dan eksekutif dapat berjalan dengan maksimal untuk memudahkan kami sebagai legislatif melakukan pengawasan kinerja eksekutif," jelasnya.

Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono merombak 20 pejabat eselon II di lingkungan Pemprov pada Selasa (21/3). Selain itu, Heru juga mengukuhkan 45 orang pejabat eksisting. Adapun pelantikan jabatan ini digelar secara tertutup di Balai Agung, Balai Kota DKI Jakarta.

Sekretaris Daerah DKI Jakarta Joko Agus Setyono mengatakan, rotasi jabatan ini dilakukan untuk membuat penyegaran di satuan kerja perangkat daerah (SKPD) lingkungan Pemprov.

“Tadi sudah dilaksanakan, ada pelantikan 20 orang yang baru dan 45 orang pengukuhan. Alasannya penyegaran, agar segar," kata Joko kepada wartawan seusai pelantikan.

Tak hanya itu, Joko juga membantah kabar pelantikan dan pengukuhan ini untuk menyingkirkan pejabat yang mengabdi di masa kepemimpinan Anies Baswedan.

“Oh tidak,” tambah Joko.