Merdeka.com - Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta mengingatkan Pemerintah Provinsi agar kembali meningkatkan kuantitas testing dan tracing penanganan Covid-19. Penilaian dari Kementerian Kesehatan pun sepatutnya menjadi acuan Pemprov agar tidak lengah menangani pandemi.

"Pak Gubernur tidak boleh hanya bangga dengan jumlah tes dan fasilitas kesehatan, perlu serius membenahi kemampuan tracing dan isolasi," ujar Ketua Fraksi PSI, Idris Ahmad, Jumat (28/5).

Idris menuturkan, Pemprov DKI perlu merespons rapor nilai buruk E dari Kemenkes dengan pengetatan aturan secara merata mulai dari tingkat RT/RW, tempat kerja, maupun tempat rekreasi dan pusat perbelanjaan.

Bahkan, imbuhnya, kebijakan rem darurat bisa menjadi pertimbangan agar penanganan Covid-19 dapat terkendali.

"Jakarta perlu mempertimbangkan menarik rem darurat untuk meredam infeksi penularan Covid-19, sehingga mereka yang baru kembali dari luar Jakarta tidak menularkan virus ke warga yang tidak turut mudik," ujar Idris.

"Dan tingkatkan kapasitas jumlah SDM dan anggaran puskesmas hingga kelurahan sebagai garda depan pengendalian Covid," imbuhnya.

Idris memaparkan saat ini semakin banyak RT yang memasuki zona merah dan zona oranye, sehingga terpaksa melakukan micro lockdown. Salah satunya ditemukan RT di Cilangkap, Jakarta Timur dengan jumlah kasus positif dalam satu RT berjumlah lebih dari 100.

Pada level provinsi, jumlah kasus positif DKI Jakarta meningkat sebesar 40 persen dalam satu pekan terakhir. Keterisian Wisma Atlet juga meningkat 6 persen pasca Libur Lebaran.

"Arus balik belum berakhir, masih banyak pemudik yang belum kembali dan mayoritas belum menjalani pemeriksaan swab antigen. Jika tidak segera dilacak dan diisolasi, maka klaster tersebut akan menyebar sehingga pada akhirnya timbul tsunami kasus Covid-19 di Jakarta," pungkas Idris.