Merdeka.com - Anggota DPRD DKI Jakarta William Sarana Aditya menyesalkan langkah pemerintah provinsi terhadap yang dinilai terlambat menyikapi kerumunan di Pasar Tanah Abang. Pengetatan mobilitas dan aktivitas di Pasar Tanah Abang dilakukan setelah lonjakan pengunjung terjadi.

"Kerumunan Tanah Abang itu tidak tiba-tiba terjadi dalam satu hari, hanya saja Gubernur Anies baru bertindak saat sudah viral di media. Kalau tidak viral, saya kira tidak akan ada tindakan apa-apa,” ujar William, Senin (3/5).

William menyampaikan kritik bahwa Pemprov DKI Jakarta bahkan seperti tidak peduli dengan aturan PPKM Mikro yang membatasi jumlah pengunjung hingga 50 persen dari kapasitas normal.

Aturan tentang batasan maksimal orang dalam satu ruangan, dinilai hanya sekadar aturan di atas kertas tanpa ada realisasi optimal. Padahal, lemahnya penegakan aturan mempertaruhkan kesehatan warga Jakarta.

"Lonjakan kerumunan massa itu selalu terjadi jelang hari raya atau libur panjang, harusnya otomatis penjagaan diperketat,” tambahnya.

William mengingatkan Pemprov DKI Jakarta sudah sepatutnya mengerahkan personel Satpol PP yang bekerjasama dengan PD Pasar Jaya untuk menjaga lokasi pasar. Pengecekan suhu dan penggunaan masker juga harus dilakukan disertai penindakan apabila ada yang melanggar.

William mendorong Pemprov DKI Jakarta untuk terus melakukan edukasi, baik melalui pembelajaran maupun melalui sanksi.

“Saat ini masyarakat sudah mulai lelah dengan pandemi dan merasa lebih aman karena vaksinasi semakin gencar, tapi edukasi tak boleh putus,” tambahnya.

Pemprov DKI Jakarta harus menggerakan Satgas Covid-19 di RT/RW untuk terus mengedukasi warganya agar tidak lengah dan menyepakati sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan dan menindak pelanggar.