PSI Jelaskan Alasan Walk Out di Sidang DPRD DKI

Merdeka.com - Sekretaris Fraksi PSI DPRD DKI, Anthony Winza Probowo menjelaskan alasan PSI melakukan penolakan terhadap laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2019 dan juga walk out dari Sidang Paripurna DPRD DKI Jakarta pada Senin 7 September 2020.

"Pertama, kami sudah bersurat sejak April 2020 ke BPKD (Badan Pengelola Keuangan Daerah) Pemprov DKI Jakarta, kami minta data dalam format excel, data tentang realisasi dari APBD 2019. Kami mau periksa. Lalu sampai detik ini kami tidak menerima, bahkan kami sudah follow up di Komisi C. Saya di dalam rapat bertemu dengan BPKD menanyakan hal tersebut, namun jawabannya adalah masih dalam koordinasi," katanya dalam keterangan tertulisnya, Jumat (11/9).

Ketika data tidak kunjung diberikan, digelar Sidang Paripurna DPRD DKI Jakarta. Salah satu agendanya adalah meminta persetujuan lisan dari DPRD terhadap pertanggungjawaban Gubernur atas APBD 2019.

"Apa yang bisa PSI setujui kalau kami tidak punya data? PSI tidak bisa melakukan formalitas belaka dalam persetujuan, kami anti dengan formalitas belaka. Ini fungsi pengawasan kami dan jangan dikerdilkan," lanjut master ilmu hukum dari Georgetown University ini.

Anthony melanjutkan, "Persetujuan lisan bagaimana yang dimaksud kalau mikrofon saja tidak ada? Mau pakai lisan seperti apa? Pakai tulisan saja yang kami minta, tidak diberikan. Mau pakai lisan, mikrofon juga tidak diberikan."

Pada sidang tersebut, hanya mikrofon Ketua dan Wakil Ketua DPRD, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria yang berfungsi. Mikrofon di meja anggota dewan tidak bisa digunakan.

"Apakah jangan-jangan kami hanya disuruh menjadi saksi bisu di dalam gedung DPRD? Hanya melihat saja, bahwa DPRD secara formalitas menyetujui pelaksanaan APBD 2019? Kami tidak mau, makanya kami walkout," tambah legislator dari Dapil 2 Jakarta Utara tersebut.