PSI Dorong Percepat Penetapan AKD DPRD DKI Jakarta

Rabu, 9 Oktober 2019 12:11 Reporter : Hari Ariyanti
PSI Dorong Percepat Penetapan AKD DPRD DKI Jakarta Gedung Baru DPRD DKI Jakarta. ©2019 Merdeka.com/Iqbal S Nugroho

Merdeka.com - Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta mendorong percepatan penetapan alat kelengkapan dewan (AKD). Dengan demikian pembahasan RAPBD 2020 segera bisa mulai.

Saat ini pimpinan definitif belum dilantik karena masih menunggu surat dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Sembari menunggu pelantikan pimpinan, AKD seharusnya dibahas oleh fraksi di DPRD DKI Jakarta.

Anggota Fraksi PSI, William Aditya Sarana mengatakan, pihaknya ingin mendorong percepatan pembahasan RAPBD 2020. Namun yang menjadi kendala adalah belum terbentuknya AKD dan pelantikan pimpinan definitif belum terlaksana.

"Harus tunggu AKD dulu selesai baru APBD. Ini yang jadi masalah," katanya saat dihubungi, Rabu (9/10).

Dia mengungkapkan, pihaknya mendorong pembahasan RAPBD dipercepat supaya masyarakat bisa ikut terlibat dalam mengawasi perancangan keuangan daerah yang bersumber dari masyarakat tersebut. William juga mengkritik dokumen KUA-PPAS yang belum tersedia di situs web Pemprov DKI Jakarta.

"Belum ada dokumen APBD KUA-PPAS 2020 di website APBD kita. Bagaimana masyarakat DKI Jakarta dapat mengetahui untuk apa uangnya digunakan? Maka, saya mendorong agar pembahasan APBD 2020 segera dibahas dan dibuka seluas-luasnya untuk masyarakat, karena sekali lagi, ini bukan uang Anggota DPRD atau Gubernur DKI, tapi ini adalah uang masyarakat DKI Jakarta," ujarnya.

Dalam beberapa hari terakhir sejumlah anggaran dalam dokumen KUA-PPAS ramai dibahas, di antaranya terkait dana TGUPP, perbaikan rumah dinas gubernur dan anggaran pengadaan anti virus. William mengatakan, pihaknya merasa senang dengan dialektika yang berkembang di masyarakat terkait RAPBD 2020.

"Mata-mata kegiatan yang selama satu minggu belakangan ini diperdebatkan dengan panas di masyarakat hanyalah puncak dari gunung es. Terdapat puluhan ribu kegiatan yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta dengan nilai anggaran hampir Rp 100 triliun. Idealnya setiap kegiatan layak, bahkan harus dibahas satu per satu. Akan tetapi mungkinkah pembahasan APBD 2020 dengan eksekutif dilakukan dengan tempo waktu 1-2 bulan saja? Rasanya sangat sulit, sedangkan APBD 2020 harus disahkan sebelum tahun 2019 berakhir," pungkasnya. [fik]

Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini