Merdeka.com - Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta kembali mendesak eksekutif melakukan penyisiran ulang dalam penyusunan APBD DKI Jakarta 2020 sebelum masuk ke rapat Badan Anggaran. Desakan itu diutarakan karena adanya potensi pemborosan kegiatan oleh eksekutif di saat keuangan provinsi mengalami defisit.

Ketua Fraksi PSI, Idris Ahmad, dalam konferensi pers mengatakan adanya potensi pemborosan terlihat dari usulan mata anggaran oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) saat rapat Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020.

"Kami melihat adanya potensi-potensi pemborosan di tengah proyeksi pendapatan yang kurang tepat," kata Idris, Jakarta, Rabu (13/11).

Ada beragam kegiatan yang dianggap PSI sebagai pemborosan seperti pembangunan lima pos pemadam kebakaran, penyelenggaraan formula-E, dan honorarium terhadap TGUPP.

Dikatakan pemborosan, karena Idris menganggap kegiatan tersebut tidak masuk ke dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), tujuan dan dampak dari kegiatan tersebut tidak sepadan dari pengeluaran. Ia bahkan menyitir peribahasa besar pasak dari pada tiang.

"Sesuatu yang kinerjanya tidak baik kenapa anggarannya ditambahkan," kata dia.

Dalam pemaparannya, Idris juga mengatakan defisit Jakarta mencapai Rp10,7 triliun dengan rincian dari pendapatan, target pajak APBD 2020 Rp49,5 triliun namun hanya terealisasi para 2019 sebesar Rp40,2 triliun.

Berdasarkan hitungan internal PSI, kata Idris, target realisasi pajak 2020 hanya menembus Rp43,7 triliun.

"Jadi di sini defisit pajak Rp5,8 triliun," tukasnya.

Sementara dari sisi belanja, anggaran yang diprediksi disepakati bersama DPRD sebesar Rp94,3 triliun. Jumlah ini, menurut Idris menghasilkan defisit Rp4,9 triliun

"Seharusnya pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki aplikasi menghitung proyeksi pajak dan diharapkan dapat dipaparkan di DPRD," jelasnya.