Merdeka.com - Gedung DPRD digeledah penyidik KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), Selasa (17/1) malam terkait kasus dugaan korupsi pengadaan tanah. Sayangnya, KPK tidak merinci ruangan mana saja yang digeledah.

Juru Bicara Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PSI, Sigit Widodo mengatakan dalam penggeledahan tersebut pihaknya tidak turut dijadikan target lembaga anti rasuah itu. Dia menjelaskan sekiranya ada empat lantai yang digeledah.

"Petugas KPK semalam melakukan penggeledahan di lantai 3, 4, 8, dan 10 gedung DPRD DKI," ungkap Sigit dalam keterangannya.

Ia memastikan, meskipun ruangan fraksi PSI ada di lantai empat saat penggeledahan.

"Ruangan Fraksi PSI ada di lantai 4 gedung DPRD DKI, tapi yang digeledah ruang fraksi partai lain,” kata Sigit.

Di lain pihak, Dewan Pimpinan Wilayah PSI Jakarta, Elva Farhi Qolbina mengatakan ruang fraksi yang dimasuk oleh KPK merupakan partai Golkar.

"Bukan kantor Fraksi PSI yang digeledah KPK. Di gedung DPRD DKI Jakarta, kebetulan kami di Lantai 4, satu lantai dengan Fraksi Golkar. Ketua Fraksi kami (Anggara) sudah pastikan ke Sekretariat Dewan (Setwan) dan Pamdal bahwa penyidik KPK hanya memeriksa ruangan Fraksi Golkar", tegas Elva.

Untuk sekarang mengetahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kantor DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (17/1). Pihaknya mengatakan penggeledahan tersebut terkait dengan kasus pengadaan tanah di Pulogebang.

"Benar ada kegiatan penggeledahan dimaksud terkait pengumpulan alat bukti dugaan korupsi pengadaan tanah di Pulogebang," kata Ali Fikri kepada wartawan, Selasa (17/1).

Dia mengungkapkan, pihaknya akan mengumumkan perkembangan hasil temuannya.

Dilain pihak, Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi mengaku belum mengetahui kasus yang membuat KPK menyambangi kantornya tersebut.

Dia mengklaim, seluruh proses penganggaran di DPRD DKI Jakarta dilakukan secara transparan dan terbuka untuk umum.

"Semua rapat Banggar saya buka, terbuka untuk umum. Siapa pun bisa menyaksikan. Dalam hal ini pelaksanaan anggaran sepenuhnya dilakukan eksekutif, DPRD menjalankan proses penganggaran tanpa melakukan intervensi," katanya

Politikus PDIP itu juga mengaku, dirinya terbuka terhadap langkah KPK dalam penggeledahan terkait kasus korupsi pengadaan tanah di Pulogebang.

"Sebagai Ketua DPRD saya mendukung sepenuhnya proses penyelidikan yang dilakukan KPK," ujarnya.