Merdeka.com - Progres pembangunan terowongan tol atau Jakarta Integrated Tunnel (JIT) terusik seiring dengan munculnya polemik status 6 ruas tol dalam kota beberapa waktu lalu. Penyebabnya pernyataan Gubernur DKI Anies Baswedan yang mengatakan proyek 6 ruas tol tersebut diambil alih pemerintah pusat dua bulan setelah pelantikan gubernur 2017. Kemudian pernyataan tersebut dibantah Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono.

Komisaris PT Antaredja Mulia Jaya (AMJ), Wibisono, mengatakan JIT merupakan bagian dari proyek 6 ruas jalan tol tersebut sesuai dengan SK Menteri PUPR No 450/KPTS/M/2015. AMJ, dia melanjutkan, sebagai perusahaan pengusul dan pemegang lisensi JIT mengaku harus meluruskan polemik tersebut.

"Saya rasa kalau proyek tersebut diambil alih pemerintah pusat tidak benar. Karena memang prosedur lelang dan regulasinya yang mengatur BPJT (Badan Pengatur Jalan Tol)," kata Wibisono, Senin (16/07).

Dia juga menanggapi polemik penolakan 6 ruas tol dalam kota oleh beberapa LSM. Menurut dia hal itu wajar sebab salah satu tuntutan LSM karena masalah estetika kota. Oleh sebab itu sebaiknya pembangunan tol layang tersebut tidak semuanya dibangun dengan konsep jalan layang. Di samping pembebasan lahan yang mahal, juga merusak estetika kota.

"Coba kita bayangkan sekarang pembangunan yang di ruas Kelapa Gading - Pulau Gebang. Bangunan layang LRT dan ruas tol ini saling bersilangan. Belum nanti di atas Patung Pancoran, bisa-bisa patung Pancoran akan di bawah ruas Tol Pasar Minggu - Casablanca ini," kata wibisono menjelaskan.

Adapun soal progres JIT sendiri, Wibi menegaskan sekarang sedang masuk pembahasan dengan PT Jakarta Toll Road Development (JTD) untuk melakukan kerja sama B to B. "Tentang hitungan-hitungan komersil masih dibahas. Saya rasa sebentar lagi akan ada kesepakatan kerja sama, tentang hitungan biaya pembangunan layang/elevated dengan terowongan sudah hampir sama," ujarnya.

Apalagi, dia melanjutkan, sekarang teknologi pembangunan terowongan juga sudah canggih. Dulu, dia melanjutkan, mungkin perbandingannya 1 banding 5 sekarang bisa 1 banding 2 per kilometernya. Dia lalu mengestimasikan, biaya terowongan sekarang Rp 1,2 triliun, sedangkan pembangunan tol layang sekitar Rp 600 miliar per kilometernya.

"Hitungan komersil inilah sekarang yang lagi dihitung sama-sama dengan pihak JTD," katanya sekaligus meminta Pemerintah Provinsi DKI dan JTD sebaiknya menunggu hitungan komersil proyek JIT.

"Tentang biaya mahal atau tidak mahal itu terserah kita (AMJ dan investor) saja. Sebab investor kita sudah sanggup untuk mendanai proyek ini. Kita sudah menandatangani funding agreement dengan Ryan Funding dari AS senilai USD 3 billion," katanya.

Satu hal lagi, dia menegaskan, JIT difokuskan untuk penanggulangan banjir dengan konsep terpadu, yakni memadukan jalan tol sekaligus kanal penanggulangan banjir. Prinsipnya proyek ini mempunyai 4 fungsi sekaligus, yaitu mengatasi banjir, sebagai jalan tol, plus untuk bahan baku air minum dan listrik.

Di negara-negara maju seperti di Korea dan sejumlah negara lain, pembangunan layang sudah banyak yang dibongkar dan dirobohkan. Mereka beralih ke konsep terowongan. Di samping merusak estetika kota, bangunan layang juga tidak tahan gempa.

"Sekali digoyang gempa. Apa enggak runtuh itu semua? Pembangunan tol terowongan ini adalah masalah kepedulian terhadap masalah yang sudah akut yaitu banjir dan macet di Jakarta yang sampai saat ini belum ada solusinya," ujarnya.