Progres Pembangunan Underpass Senen Sudah Mencapai 71 Persen

Merdeka.com - Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Hari Nugroho menyatakan pembangunan proyek Underpass Senen Extension masih terus berlangsung di tengah pandemi virus corona atau Covid-19.
"Proses pembangunan sudah Minggu ke-46 dan progres lapangan sudah mencapai 71,27 persen," kata Hari saat dihubungi Liputan6.com, Minggu (23/8/).
Saat ini kata dia, pengerjaan Underpass Senen Extension sedang proses penggalian terowongan di bawah jalan Simpang Lima Senen. Nantinya akan dilanjutkan dengan pengecoran pelat lantai sebagai sarana bagi kendaraan yang akan melintas.
"Berbarengan dengan itu juga pengerjaan JPO. Baik JPO di depan Pasar Senen maupun di depan Atrium. Termasuk juga pengembalian kondisi sep pek trotoar dan perapihan jalan samping underpass," ucapnya.
Selain pembangunan Underpass Senen Extension, Pemprov DKI Jakarta juga melakukan proyek pembangunan flyover atau jalan layang Tapal Kuda di kawasan Lenteng Agung, Jakarta Selatan.
Saat ini pembangunan flyover tersebut sudah mencapai 81,1 persen.
"Pekerjaan struktur atas flyover sudah selesai dikerjakan seluruhnya, struktur pelat lantai sebagai sarana kendaraan lewat telah selesai tersambungkan semuanya, baik putaran Utara ke Utara maupun sebaliknya," kata Hari, Sabtu (22/8).
Dia menuturkan, saat ini pihaknya tengah mengerjakan pagar di setiap sisi jalan layang sebagai pengamanan bagi kendaraan.
Selain itu, penataan taman di bawah jalan, dilakukan juga penataan landscape, agar terlihat indah dan menarik juga sedang berlangsung.
"Juga tersisa pekerjaan JPO dimana pekerjaan ini menunggu pembebasan lahan untuk penempatan kaki JPO nya," kata Hari.
Sementara, untuk pembangunan jalan layang Tanjung Barat, menurutnya saat ini realisasinya sudah mencapai 69,6 persen Dia menyebut saat ini tengah persiapan pengerjaan penempatan balok jembatan yang menyeberangi rel kereta api.
"Paralel dengan itu (pengerjaan balok jembatan) sedang dikerjakan pelat lantai kendaraan berbarengan dengan pekerjaan pagar flyover (parapet) dan pekerjaan penataan drainase saluran. Juga masih tersisa pekerjaan JPO dimana sedang menunggu proses pembebasan lahan untuk penempatan kaki JPO-nya," tutur Hari.
Reporter: Ika DefiantiSumber: Liputan6.com
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Tak Ada Tempat Bermain, Ini Potret Miris Anak-Anak Jakarta Renang di Lautan Sampah
Tak hanya mengancam kesehatan, berenang di lautan sampah bahkan bisa merenggut nyawa anak-anak.
Baca Selengkapnya

FOTO: Keseruan NCT 127 Sapa Penggemar di Jakarta dalam 'Fact Check' Face To Face Album Sign Event
Dalam acara tersebut setiap member NCT 127 menandatangani album mereka untuk 35 NCTzen.
Baca Selengkapnya

Begini Nasib Ekonomi Jakarta Jika Tak Lagi Jadi Ibu Kota Negara
DKI Jakarta ke depannya harus bisa menjadi Global City yang sukses seperti Dubai.
Baca Selengkapnya

Proyek Polder Tanjung Barat Bikin Macet, Dishub DKI Imbau Warga Cari Jalan Alternatif
pembangunan polder jadi sumber masalah atas kemacetan di Jalan TB Simatupang-Tanjung Barat.
Baca Selengkapnya

NasDem Soal RUU DKJ Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden: Obrak-abrik dan Nodai Konstitusi, Tanda Otoritarianisme
NasDem mewanti-wanti perlahan demokrasi tergerus oleh kesesatan pikir dalam mengelola negara.
Baca Selengkapnya

NasDem dan Demokrat Tolak Gubernur Jakarta Ditunjuk Langsung Presiden
Partai NasDem tetap mendorong adanya pemilihan umum kepala daerah di Jakarta.
Baca Selengkapnya

Ketua Bamus Betawi 1982: Kita yang Usulkan Gubernur dan Wakil Gubernur Ditunjuk Presiden
"Kita mengusulkan agar gubernur dan wakil gubernur ditunjuk oleh presiden," kata Oding
Baca Selengkapnya

Aturan Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden, Pimpinan Komisi II DPR Anggap Hak Demokrasi Warga Jakarta Dikebiri
Usulan gubernur dan wakil gubernur Jakarta ditunjuk oleh Presiden usai tak menjadi ibu kota diatur dalam Rancangan Undang-undang Daerah Kekhususan Jakarta.
Baca Selengkapnya

DPRD DKI Tolak Wacana Gubernur Jakarta Dipilih Langsung Presiden: Karena Merenggut Hak Rakyat Memilih
Fraksi DPRD DKI Jakarta menolak wacana kebijakan gubernur dipilih langsung presiden usai Ibu Kota berpindah ke IKN, Kalimantan Timur
Baca Selengkapnya

Usai Tak Lagi Jadi Ibu Kota, Jakarta Harus Punya Daya Tarik Agar Ekonomi Tetap Stabil
DKI Jakarta diimbau untuk mencontoh Dubai yang sukses menjadi Global City.
Baca Selengkapnya

PKS Tolak Gubernur Jakarta Dipilih Presiden: Itu Hak Demokrasi Rakyat
Pemilihan gubernur dan wakil gubernur oleh presiden diatur dalam RUU Daerah Khusus Jakarta.
Baca Selengkapnya

Kapolda Metro Jaya Rombak Jajaran Mulai Kasat sampai Kapolsek
Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto merombak jajarannya dengan memutasi sejumlah pejabat kepala satuan (Kasat) tingkat Polres hingga Kapolsek.
Baca Selengkapnya