Merdeka.com - Pemprov DKI Jakarta kembali mengubah kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) menjadi PSBB transisi. DPRD DKI mempertanyakan kenapa pihaknya tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan tersebut.

"Harus dong. Kan enggak eksekutif sendiri, ada legislatif. (DPRD) enggak dilibatkan, hanya nonton saja," ujar Pras di gedung DPRD, Selasa (13/10).

Politikus PDIP itu beralasan, kebijakan yang diambil PemproV DKI terkait PSBS turut berdampak ke segala aspek. Salah satunya dampak ekonomi.

Oleh karena itu, sambung Pras, perlu ada diskusi dengan DPRD sehingga mengetahui kebijakan serta dampaknya di masa PSBB.

Namun, hingga saat ini ia mengaku belum mengetahui ada tidaknya aturan keikutsertaan legislatif dalam Perda yang saat ini sedang diproses.

"Belum tahu, belum dapat laporan. Nanti kalau dapat, baru bisa ngomong," tuturnya.