Prasetio Sebut Anies Baswedan Jalan Sendiri Ubah 22 Nama Jalan, Ini Aturan Resminya

Minggu, 3 Juli 2022 11:02 Reporter : Yunita Amalia
Prasetio Sebut Anies Baswedan Jalan Sendiri Ubah 22 Nama Jalan, Ini Aturan Resminya Anies Baswedan. ©2022 Merdeka.com

Merdeka.com - Keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengubah nama 22 jalan di Jakarta menuai kritik dari Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi. Anies dianggap menegasikan peran legislatif dalam proses penamaan jalan.

Prasetio mengatakan, jika merujuk Keputusan Gubernur DKI Jakarta era Sutiyoso, memberikan sebuah nama jalan atau taman atau bangunan di Jakarta, melibatkan legislatif yang tergabung dalam Badan Pertimbangan.

"Kita mengacu ke Pergubnya Pak Sutiyoso kan jelas tuh mengadakan ini harus konsultasi kepada DPRD, nah kalo DPRD enggak diajak konsultasi terus dia tiba-tiba jalan sendiri kan enggak sah tuh," ujar Prasetio, Kamis (30/6).

Lantas, bagaimana aturan yang dimaksud Prasetio terkait penamaan jalan atau taman atau bangunan di Jakarta, berdasarkan aturan di era Sutiyoso?

Berikut Aturan Resminya:

Gubernur DKI Jakarta yang diemban oleh Sutiyoso menerbitkan Keputusan Gubernur Nomor 28 tahun 1999 tentang Pedoman Penetapan Nama Jalan Taman dan Bangunan Umum di Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Keputusan ini diunggah ke laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Pemprov DKI jdih.jakarta.go.id pada 6 Maret 2019, dan belum ada revisi atas aturan ini.

Bab II

Pasal 2 Ayat 1:

Gubernur Kepala Daerah menetapkan setiap nama jalan taman dan bangunan umum di daerah Ibukota Jakarta.

Ayat 2:

Dalam menetapkan nama jalan taman dan bangunan umum sebagaimana dimaksud pada Ayat 1, Gubernur dibantu oleh suatu Badan Pertimbangan.

Ayat 3:

Keanggotaan badan pertimbangan terdiri dari unsur eksekutif dan legislatif.

Bab IV tentang Sistem Penetapan Nama Jalan Taman dan Bangunan Umum, diatur tentang prinsip penamaan yaitu:

A. Mudah dikenal masyarakat

B. Menggunakan nama daerah atau lingkungan setempat yang sudah dikenal masyarakat

C. Penggunaan nama pahlawan dipertimbangkan sesuai dengan sifat kepahlawanannya

D. Tidak bertentangan dengan kesopanan dan ketertiban umum

E. Tidak mengubah atau mengganti nama yang sudah tertanam di hati masyarakat dan mempunyai nilai sejarah sebagai tempat tersebut

F. Tidak bersifat promosi atau reklame

G. Harus sesuai dengan kepentingan sifat dan fungsi jalan taman dan bangunan umum yang bersangkutan

H. Menggunakan nama jalan taman dan bangunan umum yang sejenis dalam kompleks atau lingkungan tertentu

I. Cabang satu jalan harus menggunakan nama jalan tersebut dengan memakai angka romawi dengan urutan kecil adalah yang paling dekat tugu Monumen Nasional dan atau jalan arteri, kolektor, lokal yang terbesar

J. Penetapan nama gang harus menggunakan nama cabang jalan dengan angka Romawi dan nama gang dengan angka atau huruf latin

K. Apabila nama taman menggunakan nama jalan maka nama taman diambil dari nama jalan yang lebih besar menuju ke taman tersebut atau nama jalan dengan nomor urut terkecil

L. Apabila dalam satu jalan terdapat dua nama taman atau lebih maka taman yang lebih besar menggunakan nama jalan tersebut dan taman-taman selanjutnya mempergunakan nama jalan yang terdekat

M. Batas Jalan ditetapkan berdasarkan batas wilayah dan perpotongan Jalan sesuai dengan klasifikasi jalan

N. Khusus untuk lingkungan yang sudah teratur dan tertib serta sudah mempunyai nama jalan maka penetapan nama jalan tersebut didasarkan pada kondisi nyata di lapangan.

Sedangkan, teknis penetapan nama jalan tertuang dalam BAB V yakni tentang Tata Cara Penetapan Nama Jalan, Taman dan Bangunan Umum

Pasal 5 ayat 1:

Penetapan nama jalan, taman dan bangunan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat diusulkan oleh:

a. Badan Pertimbangan

b. Masyarakat misalnya perorangan, kelompok organisasi atau instansi,

Pasal 6

Untuk penetapan nama jalan, taman dan bangunan umum yang diusulkan oleh Badan Pertimbangan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf a, Badan Pertimbangan menetapkan prosedurnya berdasarkan program perwilayah kecamatan,

Pasal 7

Masyarakat yang mengajukan usul penetapan nama jalan taman dan bangunan umum harus menyampaikan usul dimaksud secara tertulis kepada Gubernur / Wali Kota setempat dengan tembusan kepada Badan Pertimbangan.

Pasal 8

Setiap usul penetapan nama Jalan Taman dan bangunan dinilai dan dipertimbangkan oleh Badan Pertimbangan berdasarkan ketentuan dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan 6.

[rhm]

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini

Opini