PPKM Darurat, Wagub DKI Sebut akan Ada Pembatasan Arus Keluar Masuk
Merdeka.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyatakan untuk keputusan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat akan segera diumumkan oleh pemerintah pusat. Dalam pelaksanaan PPKM darurat, Riza menyatakan akan diberlakukan pembatasan di sejumlah sektor.
"Jam operasional juga dipercepat dari yang sebelumnya pukul 22.00 WIB, pukul 21.00 WIB, pukul 20.00 WIB dan seterusnya dan juga arus keluar-masuk orang dan barang dibatasi ditambah pengetatan persyaratan, seperti PCR vaksin dan lain-lain," kata Riza di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (30/6).
Selain itu, kata dia, untuk kapasitas juga akan dilakukan pembatasan. Seperti halnya dari kapasitas 50 persen bisa menjadi 25 persen. Politikus Gerindra itu menyatakan pihaknya akan mengikuti aturan yang diterapkan oleh pemerintah pusat. Sebab hal tersebut untuk mengatasi adanya lonjakan kasus Covid-19.
"Waktu kita harus dimanfaatkan sebaik mungkin jangan sampai ada peningkatan lagi, jumlahnya sudah sangat tinggi sekali, sangat signifikan. Bahkan di DKI Jakarta tempat tidur sudah mencapai 93 persen, ICU sudah mencapai 92 persen," papar dia.
Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat mendesak untuk diterapkan. Hal tersebut untuk menahan laju penularan virus Covid-19 yang saat ini sedang meningkat.
"Kebijakan PPKM darurat mau tidak mau harus dilakukan," katanya saat memberikan arahan dalam pembukaan Munas VIII Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) di Kendari, Sulawesi Tenggara, Rabu (30/6/2021).
Jokowi mengatakan kunci dari urusan ekonomi yang dihadapi saat ini adalah bagaimana Covid ini ditekan agar hilang dari Indonesia. Jokowi merinci angka puchasing managers Index (PMI) untuk manufaktur saat ini berada pada posisi 55,3 persen atau lebih tinggi dibandingkan sebelum pandemi.
"Sekarang pada posisi 55, 3, di bulan Mei kemarin. tinggi sekali artinya ada optimisme di situ," ungkap dia.
Kemudian di sisi supply dan produksi terlihat mulai menggeliat. ekspor tumbuh 58%, impor bahan baku tumbuh 79%.
"Tinggi sekali, impor barang modal tumbuh 35%. ini angka angka seperti ini yang tiap hari, tiap pagi pasti masuk ke saya . Saya nggak pernah sarapan tapi sarapannya angka-angka," bebernya.
Reporter: Ika DefiantiSumber: Liputan6.com
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi Minta KPU Netral di Pemilu 2024: Bertindak Sesuai Aturan Saja Dicurigai
Jokowi ingin KPU bertindak sesuai aturan pada pesta demokrasi lima tahunan.
Baca SelengkapnyaDisdik DKI Batalkan KJP Plus 492 Peserta Gara-Gara Berbuat Mesum hingga Tawuran
Terdapat larangan yang wajib dipatuhi oleh penerima KJP Plus, seperti larangan membawa senjata tajam dan terlibat tindakan asusila.
Baca Selengkapnya12 Pengeroyok Anggota Polisi Saat Hendak Bubarkan Tawuran Ditangkap
Akibat peristiwa itu, anggota Polres Jakpus mengalami luka robek pada bagian kepala.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Segera Disahkan, RUU DKJ Atur soal Gubernur Jakarta Dipilih Melalui Pilkada hingga Dewan Aglomerasi
Terdapat tujuh poin dibahas dan disepakati DPR terkait RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ).
Baca SelengkapnyaRespons Petisi Kritik Jokowi, Arus Bawah Indonesia Nyatakan Dukung Penuh Pemerintah
Dukungan dari Arus Bawah Indonesia ini juga sebagai upaya mengawal demokrasi dan menyukseskan gelaran Pilpres 2024 dalam sekali putaran.
Baca SelengkapnyaPolitikus PDIP Sebut Keppres Pemberhentian Prabowo Harus Dicabut Sebelum Beri Pangkat Baru
Hasanuddin menyebut membuat aturan baru tidak boleh menabrak aturan yang sudah ada.
Baca SelengkapnyaGerindra: Lebih Penting Hak Sopir Angkot daripada Hak Angket Pemilu
Kamrussamad menyindir kepada politikus yang tidak siap kalah bereaksi dengan mendorong hak angket.
Baca SelengkapnyaKPK Ancang-Ancang Lawan Praperadilan Mantan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor
Gus Mudhlor ditetapkan KPK sebagai tersangka seteah diduga terlibat melakukan pemotongan dana insentif ASN.
Baca SelengkapnyaJokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!
Jokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.
Baca Selengkapnya