PPDB Berdasarkan Usia Diprotes Wali Murid, Ombudsman DKI Sebut Sesuai Permendikbud

Kamis, 25 Juni 2020 18:28 Reporter : Yunita Amalia
PPDB Berdasarkan Usia Diprotes Wali Murid, Ombudsman DKI Sebut Sesuai Permendikbud Demo protes PPDB Jakarta. ©Liputan6.com/Faizal Fanani

Merdeka.com - Ketua Ombudsman wilayah DKI Jakarta Teguh Nugroho menilai ada kesalahpemahaman terkait kebijakan usia dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB). Menurutnya, tidak ada aturan yang dilanggar oleh Dinas Pendidikan DKI terhadap kebijakan usia jika merujuk ke Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 44 Tahun 2019.

Teguh menuturkan, sejatinya Permendikbud telah mengatur usia dalam PPDB. Jika terdapat pihak yang menganggap adanya kekeliruan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan, Teguh menilai pihak tersebut tidak membaca secara untuk peraturan tersebut.

"Bisa jadi miss persepsi, bisa jadi tidak membaca dan membandingkannya secara utuh dengan Permendikbud 44/2019," kata Teguh, Kamis (25/6).

Dia mengatakan, kebijakan Dinas Pendidikan secara umum telah sesuai dengan Permendikbud. Perihal pelaksanaannya, menurut Teguh, setiap daerah menyesuaikan kondisi masing-masing. Misalnya saja, penetapan zonasi di Jakarta tidak bisa memakai pendekatan yang sama dengan di Jawa Barat yang memakai titik Global Position System (GPS). Belum lagi tahun ini tidak ada pelaksanaan Ujian Nasional akibat pandemi Covid-19, sehingga dikatakan Teguh, wajar jika Pemprov DKI memodifikasi PPDB.

"Ada persepsi yang keliru kalau zonasi kemudian dinyatakan menjadi jalur usia, karena penapisan pertama tetap zonasi. Jika kemudian pendaftaran melebihi kuota baru usia dipergunakan," tuturnya.

1 dari 3 halaman

Diprotes Wali Murid

Ratusan orangtua protes kriteria usia menjadi prioritas dalam seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Mereka mendatangi Gedung Balai Kota DKI Jakarta, dan menuntut Gubernur Anies Baswedan untuk menghapus syarat usai jadi prioritas di metode PPDB.

Polemik, kriteria usia pada PPDB pertama kali mencuat saat Saguh, orangtua dari calon murid kelas 7 mengaku keberatan dengan proses tersebut. Ia merasa penerimaan murid berdasarkan usia tidak adil dari segi kompetensi. Ketimbang berdasarkan usia, ia lebih menyetujui sistem zonasi.

Keluhan itu pun telah disampaikan kepada Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Saguh mengatakan, Riza terkejut dengan adanya sistem penerimaan murid baru tingkat SMP/SMA berdasarkan usia.

"Kriteria yang digunakan usia, artinya siapa yang lebih tua di zonasi tersebut, padahal kita tahu terbatas kan misalnya di daerah Jakarta Timur ada berapa sekolah, tapi peminatnya pasti lebih banyak itu yang didahulukan yang tua-tua dulu, jadi ini enggak relevan," keluh Saguh.

Dia mengungkapkan, skema seperti itu setidaknya akan berdampak terhadap psikis anak-anak yang bersungguh-sungguh dalam mencapai target akademis namun dikalahkan dengan kriteria usia.

Bahkan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menerima pengaduan terkait keberatan orangtua dengan kriteria usia tersebut. Komisioner KPAI bidang Pendidikan Retno Listyarti mengatakan, orangtua mempertanyakan penggunaan kriteria usia dalam PPDB, bukan nilai.

Dia mengaku telah menyampaikan aduan tersebut kepada Dinas Pendidikan DKI Jakarta.

"Prinsipnya, Pemprov DKI Jakarta berupaya menjamin keseimbangan antara variabel prestasi dengan kesempatan bagi masyarakat miskin untuk mengakses pendidikan yang berkualitas di sekolah negeri," terangnya.

2 dari 3 halaman

Tak Ada Perubahan Skema Zonasi

Dalam pemaparan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nahdiana saat rapat bersama Komisi E DPRD, menegaskan tidak ada perubahan skema jalur zonasi menjadi jalur usia. Kebijakan usia diterapkan sebagai seleksi lanjutan di jalur zonasi.

Lebih lanjut, Teguh mengatakan bahwa kebijakan usia pada PPDB telah diakomodir dalam Peremendikbud Pasal 25 ayat 2 yang berbunyi "Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka seleksi untuk pemenuhan kuota/daya tampung terakhir menggunakan usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan surat keterangan lahir atau akta kelahiran."

"Pasal 25 atau 26 jelas memberi ruang penggunaan usia sebagai salah satu indikator penapis," ujarnya.

Justru, yang disayangkan dari Dinas Pendidikan menurut Teguh adalah pengurangan kuota di jalur zonasi. Pengurangan itu kemudian dialihkan pada jalur prestasi.

"Yang kami sayangkan justru Disdik mengurangi jalur zonasi untuk mengakomodasi prestasi, karena semangat menghilangkan favoritisme sekolah itu ada di jalur zonasi," tutupnya.

3 dari 3 halaman

Penambahan Calon Murid Baru

Sebelumnya Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta menambah kuota penerimaan calon murid baru untuk jenjang SMP, SMA jalur afirmasi. Penambahan kuota semula 20 persen menjadi 25 persen. Khusus untuk jenjang SMK, penambahan kuota lebih besar semula 20 persen menjadi 35 persen.

Kepala Dinas Pendidikan Nahdiana menyampaikan selain penambahan kuota untuk jalur afirmasi, terdapat penambahan di jalur zonasi sebesar 40 persen.

"Disediakan 40 persen kuota di Jalur zonasi yang dapat diikuti oleh seluruh lapisan masyarakat yang berada di zonasi tersebut. Untuk kuota Jalur Prestasi jenjang SMP dan SMA sebanyak 30 persen, sedangkan jenjang SMK 60 persen. Sementara porsi sisanya untuk jalur perpindahan orang tua atau guru," terang Nahdiana dalam siaran pers, Senin (15/6).

Nahdiana menambahkan kriteria pertama seleksi dalam jalur zonasi adalah tempat tinggal atau domisili calon peserta didik harus berada dalam zona yang telah ditetapkan pada SK Kepala Dinas Pendidikan No. 506 Tahun 2020 tentang Penetapan Zonasi Sekolah untuk Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2020/2021. Apabila jumlah pendaftar PPDB Jalur Zonasi melebihi daya tampung, maka dilakukan seleksi berdasarkan usia, urutan pilihan sekolah, dan waktu mendaftar.

Dengan demikian dengan urutan seleksi di DKI adalah sebagai berikut:

1). Zonasi

2. Usia calon peserta didik baru;

3). Urutan pilihan sekolah;

4). Waktu mendaftar.

Lebih lanjut, Nahdiana menjelaskan, usia yang lebih tua akan didahulukan. Sistem sekolah pun dirancang sesuai dengan tahap perkembangan anak, karena itu, disarankan agar anak-anak tidak terlalu muda ketika masuk suatu jenjang sekolah.

Adapun 4 Jalur utama PPDB DKI Jakarta, yaitu:

1. Jalur Afirmasi untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu,

2. Jalur Zonasi,

3. Jalur Prestasi,

4. dan Jalur Perpindahan Orangtua atau Anak Guru. [gil]

Baca juga:
Anies Ingin Ada Intervensi Pemda soal Integrasi Sistem Pendidikan
KPAI Sebut Siswa Terkendala Kuota sampai Beban Tugas saat Sekolah Online
KPAI Usul Internet Gratis sampai Jam Belajar Diperpendek Selama Sekolah Online
Biznet Goes to School Online Dirilis, Tawarkan Materi Mendidik dan Menarik Siswa SMA
Pandemi Covid-19, Dikti Putuskan Perkuliahan Satu Semester ke Depan Lewat Daring
Pendaftar Peserta Didik Baru di DKI Sudah Mencapai 100 Ribu Lebih

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini