Merdeka.com - Komisi E DPRD DKI Jakarta berencana memanggil Dinas Kesehatan terkait demonstrasi yang dilakukan perkumpulan pekerja ambulans gawat darurat (AGD), pada awal November.

Ketua Komisi E Iman Satria menuturkan pihaknya akan memanggil Dinas Kesehatan untuk mengetahui duduk perkara atas dugaan pemecatan oleh serikat pekerja AGD.

"Mungkin setelah anggaran selesai, minggu awal November," ujar Iman saat dikonfirmasi Sabtu (24/10).

Disinggung mengenai polemik yang terjadi, Iman mengaku pernah mendengar adanya gonjang-ganjing di tubuh AGD karena adanya pembentukan serikat pekerja. Namun, Iman tidak menyangka jika permasalahan yang ia dengar berujung pemecatan dan menyebabkan anggota perkumpulan pekerja AGD melakukan unjuk rasa.

"Ya kita dengar, tapi saya fikir itu tidak sampai berujung kaya gini," tuturnya.

"Iya salah satunya pembentukan organisasi, dengan undang-undang itu menyatakan bahwa dia (AGD) bagian dari dinas, bahwa dia tidak boleh membentuk serikat pekerja," sambungnya.

Sebelumnya, Perkumpulan Pekerja Ambulans Gawat Darurat Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta (PPAGD) melakukan unjuk rasa. Para pekerja ini menuntut perilaku PHK sepihak yang dilakukan terhadap para pekerja akibat Pandemi Covid-19.

Dari pantauan merdeka.com sekitar pukul 12.00 WIB pada Kamis (22/10) massa yang berjumlah puluhan itu telah berkumpul di depan Gedung Balai Kota, lengkap dengan mobil mega sound sambil berorasi menyuarakan aspirasinya.

Dalam aksi kali ini nampak sejumlah tuntutan dan beberapa tulisan yang dipakai massa pendemo untuk menyampaikan aspirasinya terkait tindakan PHK terhadap tiga pegawai.

Presiden Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia, Mirah Sumirat menjelaskan bahwa aksi ini menyusul PHK terhadap pengurus inti PPAGD yaitu Hermansyah Tanjung (Ketua Umum), Moch Samsudin (Sekretaris Jenderal) dan Samsuludin (Pengurus) pada tanggal 16 Oktober 2020.

"Sikap kritis yang dilakukan oleh PPAGD bukannya dijadikan sebagai bahan introspeksi bagi jajaran manajemen AGD Dinkes DKI Jakarta. Tapi justru sebaliknya anggap sebagai bentuk pembangkangan dan berujung PHK," ujar Mirah dalam keterangan tertulisnya, Kamis (22/10).

"Atas kejadian tersebut kami meminta kepada manajemen AGD Dinkes DKI Jakarta segera pekerjakan kembali saudara Hermansyah Tanjung, Moch. Samsudin, dan Samsuludin," sambungnya.