Merdeka.com - Beredar kabar ada barter antara Pemprov DKI dengan PT Agung Podomoro Land dalam penertiban kawasan Kalijodo. Sebagai gantinya adalah DKI bakal menurunkan kontribusi tambahan sebesar 15 persen yang dibebankan pada pengembang 17 pulau reklamasi di Teluk Jakarta.

PT Agung Podomoro Land juga disebut menggelontorkan dana Rp 6 miliar untuk mengerahkan 6.000 personel gabungan yang terdiri dari Satpol PP, Kepolisian dan juga TNI. Keterlibatan Podomoro dalam penertiban Kalijodo terkuak setelah KPK menggeledah kantor raksasa properti itu dan menemukan dokumen proyek pada 1 April lalu.

Menanggapi hal tersebut, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Awi Setiyono membantahnya. Menurutnya tak ada aliran dana ke pihak kepolisian dalam penertiban Kalijodo.

"Polda Metro Jaya dalam pengamanan penertiban di Kalijodo tidak pernah menerima bantuan dari manapun," kata Kombes Awi saat dikonfirmasi, Kamis (12/5).

Menurut Awi, dalam pengamanan tersebut, personel Polda Metro menggunakan dana DIPA kontijensi. "Itu pake dana kontijensi pengamanan. Jadi tak ada itu bantuan," jelasnya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama juga membantah kabar PT Agung Podomoro Land mengucur dana Rp 6 miliar untuk membiayai penertiban lokalisasi Kalijodo, beberapa waktu lalu itu.

"Enggak kalau itu, Kalijodo (revitalisasi) justru Sinar Mas Land. Tapi, kalau dia (Podomoro) ada keluarkan uang, mungkin untuk jalan inspeksi segala macam," kata Ahok, sapaan Basuki di sela peresmian Ruang Terbuka Publik Raman Anak (RTPRA) di Cilincing, Jakarta Utara.

Menurutnya, semua biaya operasional saat penertiban di Jakarta menggunakan dana APBD. Termasuk untuk kepolisian dan TNI yang ikut mengerahkan bantuan.

"Kita ada APBD ada Rp 250 ribu per petugas. Per hari uang makan 38 ribu," tambahnya.