PKS Nilai Pemindahan Lokasi Balap Formula E dari Monas Justru Bisa Efisiensi Bujet

Jumat, 8 Oktober 2021 09:35 Reporter : Yunita Amalia
PKS Nilai Pemindahan Lokasi Balap Formula E dari Monas Justru Bisa Efisiensi Bujet Aspal untuk lintasan Formula E di Monas. ©Liputan6.com/Herman Zakharia

Merdeka.com - Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS, Abdul Aziz menilai pemindahan lokasi arena balap Formula E dapat mengefisiensi dana. Dia berpendapat, pemindahan lokasi dari Kawasan Monas ke lima lokasi potensi, agar menyesuaikan struktur tanah yang tepat dijadikan landasan mobil balap listrik tersebut.

Aziz tak sepakat jika pemindahan arena balap dari Kawasan Monas ke tempat lain menimbulkan pemborosan.

"Saya kira justru sebaliknya, dipindahkan agar lebih efisien dari sisi pendanaan, dicari lokasi yang lebih baik struktur tanahnya sehingga tidak memerlukan biaya besar untuk menyesuaikan dengan standar yang diberlakukan," ucap Aziz kepada merdeka.com, Jumat (8/10).

Bukan hanya menyesuaikan kondisi lapangan, Aziz berujar pemindahan lokasi arena balap dari Kawasan Monas juga mempertimbangkan kepentingan investasi. Sebab, imbuhnya, skema Formula E merupakan skema business to business.

"Banyak pertimbangan lain karena saat ini FE sudah skema B2B sehingga harus menyesuaikan dengan investor," ucapnya.

Berbeda dengan Aziz, anggota DPRD dari Fraksi PDIP, Gilbert Simanjuntak pernah menyampaikan, Pemprov DKI melalui PT Jakarta Propertindo (Jakpro) telah mengeluarkan sejumlah biaya untuk persiapan uji coba pengaspalan di Kawasan Monas.

Biaya tersebut masuk sebagai anggaran terukur tidak langsung, seperti perubahan lapangan Monas yang menelan biaya Rp28 miliar pada 2019 dan Rp115 miliar pada 2020. Sehingga total keseluruhan anggaran perubahan lapangan Monas untuk penyelenggaraan Formula E mencapai Rp143 miliar.

"Belum lagi biaya kerusakan akibat penebangan pohon yang ditanam Kepala Negara yang datang ke Indonesia. Di luar itu dari rencana PMD 2020 Rp305 miliar kepada Jakpro berkaitan Formula E, terdapat rincian antara lain Rp5 miliar untuk studi kelayakan, Rp600 juta untuk sosialisasi, Rp10 miliar untuk layanan umum dan lain-lain," terangnya.

"Biaya ini tidak jelas apakah sudah dikeluarkan dan digunakan atau batal. Lalu biaya untuk negosiasi awal ke New York yang dilakukan oleh Gubernur, 2019," sambung dia. [bal]

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini