Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Pimpinan DPRD Nilai Pemprov DKI Terlihat Tak Serius Menangani Banjir

Pimpinan DPRD Nilai Pemprov DKI Terlihat Tak Serius Menangani Banjir Banjir di Kampung Pulo. ©2018 Merdeka.com/Iqbal S Nugroho

Merdeka.com - Wakil Ketua DPRD DKI Zita Anjani menilai belum ada keseriusan Pemprov DKI mengatasi banjir. Hal itu ia tandai dengan masih genangan yang masih banyak saat hujan tiba.

"Kalau kita melihat masalah banjir Jakarta masalahnya masih ada belum selesai karena tadi political willingness, keinginannya dan juga keseriusannya belum bisa dirasakan warga DKI Jakarta. Buktinya apa? Banyak. Data-datanya, titik-titik banjir masih ada semakin parah dan sebagainya," ucap Zita, Senin (19/10).

Untuk itu, dia meminta Pemprov DKI membuat rencana kegiatan yang saling berintegrasi dengan kegiatan lainnya. Selain itu, Zita mendesak agar Pemprov memiliki tolak ukur dalam penanganan banjir. Sebab menurutnya, Pemprov DKI acap kali membeli satu barang tanpa ada tolak ukur keberhasilan penanganan banjir.

"Kalau sekarang kan enggak tahu, jadi hanya beli dan menganggarkan tapi enggak bisa diukur apakah banjir itu terselesaikan atau tidak. Faktanya banjir di lapangan semakin parah," ucapnya.

Sementara itu, Kementerian Pekerjaan Umum juga mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera menindaklanjuti rencana kegiatan pengendalian banjir yang telah dilakukan di pemerintahan sebelumnya ketimbang melakukan review.

Staf ahli Kementerian PU di Bidang Sumber Daya Air Firdaus Ali, mengatakan kegiatan pengendalian banjir yang terhenti adalah normalisasi sungai. Untuk melakukan normalisasi sungai harus ada pembebasan lahan.

Firdaus menuturkan, tanggung jawab pembebasan lahan ada di Pemprov DKI. Hal ini disebutnya, berdasarkan perjanjian kepemimpinan sebelum Gubernur Anies Baswedan.

"Saya bilang, saya enggak mau lagi begini ngapain lagi mereview masterplan, kerjain apa yang sudah di rencanakan," kata Firdaus usai rapat bersama Pansus banjir DPRD DKI.

Di tahun ini, kata Firdaus, Pemprov DKI baru membebaskan lahan 16 hektare di bantaran Kali Ciliwung. Padahal, menurutnya, luas ukuran ideal untuk normalisasi Kali Ciliwung sekitar 40 hektare. "40,67 hektare, untuk Ciliwung saja yang baru dibebaskan ada 16 hektar," sebutnya.

Firdaus mengingatkan, jika Pemprov tak kunjung melakukan pembebasan lahan, pihaknya tidak akan memberikan anggaran untuk pengerjaan fisik seperti normalisasi sungai di Jakarta.

"Selama ini saya minta mereka dengan kapasitas fiskal yang mereka miliki mereka harus tekan, kalau enggak dikerjain tahun depan jangan, dikasih budget simpel kan. Harus ada punishment, loh orang enggak mengerjakan tugasnya," ungkap dia. 

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria menyebut ada peningkatan signifikan terkait penanggulangan banjir di Ibu Kota. Salah satunya yakni berkurangnya titik-titik genangan.

"Memang debit semakin tinggi, tapi progresnya sangat kelihatan, lihat jumlah genangannya berkurang, bisa lihat jumlah yang mengungsi yang berkurang, semua berkurang terus seiring berjalannya waktu," kata Riza. 

Saat ini kata dia, Pemprov DKI Jakarta masih terus melakukan pengerukan di sejumlah sungai hingga waduk untuk mengendalikan banjir saat musim hujan. Saat ini, kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Dinas Sumber Daya Air.

"Traktor, ekskavator, truk kita bekerja setiap hari untuk memastikan agar volume tabungan air terus bertambah, meningkat, air dialirkan, sedot, dipindahkan. lumpur, tanah, dikeruk. Kemudian diperbaiki sungai, waduk, situ, danau, semuanya," ujar dia.

(mdk/ray)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Pimpinan DPR Tegaskan Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Rakyat

Pimpinan DPR Tegaskan Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Rakyat

DPR sudah menerima daftar inventarisasi masalah (DIM) dari pemerintah.

Baca Selengkapnya
Pemprov DKI Tiadakan Ganjil Genap Kendaraan pada 8-9 Februari 2024

Pemprov DKI Tiadakan Ganjil Genap Kendaraan pada 8-9 Februari 2024

Mengingat karena pada 8-9 Februari sehubungan dengan hari libur dan cuti bersama.

Baca Selengkapnya
Kantor DPRD Mimika Papua Dirusak Orang Tak Dikenal, Pelaku Berniat Membakar Tapi Dicegah Sekuriti

Kantor DPRD Mimika Papua Dirusak Orang Tak Dikenal, Pelaku Berniat Membakar Tapi Dicegah Sekuriti

Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mimika dirusak oleh Orang Tak Kenal (OTK).

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Sidang Paripurna, PDIP dan PKB Minta Pimpinan DPR Serius Sikapi Wacana Hak Angket Pemilu

Sidang Paripurna, PDIP dan PKB Minta Pimpinan DPR Serius Sikapi Wacana Hak Angket Pemilu

Sebab, dia menilai saat ini pengawasan DPR RI pada Pemilu 2024 tak ada marwahnya.

Baca Selengkapnya
Siap Bantu Data, PDIP Tak Rela PPP Tidak Lolos ke DPR

Siap Bantu Data, PDIP Tak Rela PPP Tidak Lolos ke DPR

PPP tidak lolos ke DPR membuktikan adanya operasi untuk menciutkan suara.

Baca Selengkapnya
Soal Isu Pemakzulan Jokowi, PDIP Ingatkan Pemimpin Harus Jalankan Amanah Rakyat

Soal Isu Pemakzulan Jokowi, PDIP Ingatkan Pemimpin Harus Jalankan Amanah Rakyat

PDIP juga meminta isu pemakzulan terhadap Jokowi ini bisa segera direspons agar tak menimbulkan gerakan yang lebih besar lagi.

Baca Selengkapnya
Klaim Pemilu 2024 Lebih Baik dari Sebelumnya, Gerindra Anggap Tidak Perlu Hak Angket DPR

Klaim Pemilu 2024 Lebih Baik dari Sebelumnya, Gerindra Anggap Tidak Perlu Hak Angket DPR

Gerindra menilai hak angket itu tidak perlu dilakukan apalagi baru sebatas wacana.

Baca Selengkapnya
Kabar Duka Cita, Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting Meninggal Dunia Usai Pingsan di Ruangan Kerja

Kabar Duka Cita, Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting Meninggal Dunia Usai Pingsan di Ruangan Kerja

Baskami Ginting lahir 14 Desember 1959 adalah seorang politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Baca Selengkapnya
KPU Tetapkan PDIP Peroleh Suara Terbanyak Pemilu 2024

KPU Tetapkan PDIP Peroleh Suara Terbanyak Pemilu 2024

Suara PDIP pada pemilu ini turun dibanding raihan 2019 yaitu 27.053.961 atau 19,33 persen dari total 139.971.260 suara sah.

Baca Selengkapnya