Merdeka.com - Pemprov DKI Jakarta sudah memaparkan rencana pembangunan daerah selama beberapa tahun ke depan. Salah satu yang akan dikerjakan adalah melanjutkan normalisasi 13 sungai.

Hal itu disampaikan Anies untuk menjawab pertanyaan fraksi PDIP, Hanura Gerindra dan Golkar yang meminta DKI tidak menghentikan normalisasi sungai untuk mencegah banjir.

"Menjawab Fraksi PDIP, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Hanura, dan Fraksi Partai Golongan Karya. Terkait pengendalian banjir, dapat saya jelaskan bahwa eksekutif telah mengakomodir hal tersebut pada Program Pengendalian Banjir dan Abrasi. Sesuai kewenangannya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama dengan Pemerintah Pusat mendukung secara penuh normalisasi dan naturalisasi 13 sungai," kata Anies pada paripurna pidato gubernur tentang pandangan umum raperda soal rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) 2017-2022 di Gedung DPRD DKI, Selasa (4/3/2018).

Selain itu, Pemprov DKI juga akan melakukan program naturalisasi sungai. Namun, Anies belum menjelaskan konsep naturalisasi yang ia maksud.

"Konsep naturalisasi sungai akan diimplementasikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membenahi sungai-sungai dengan alamiah sehingga menjaga ekosistem di dalam dan sekitarnya," ujarnya

Pemprov DKI juga memastikan kelanjutan pembangunan sodetan kali Ciliwung-Kanal Banjir Timur dan pembangunan waduk, situ, dan embung dalam lima tahun ke depan. "Juga akan mendorong penyelesaian 13 waduk/situ/embung yang belum selesai dibangun untuk memastikan pengendalian banjir menjadi lebih baik," ucap Anies

Untuk pengendalian air jangka panjang, kata Anies, DKI akan perketat penggunaan air tanah.

"Berkomitmen untuk membatasi penggunaan air tanah yang kini sudah melewati batas aman 30 persen," tegas Anies.

Reporter: Delvira Hutabarat

Sumber: Liputan6.com