Perang Dingin Gubernur Anies Baswedan vs Ketua DPRD DKI Prasetyo

Senin, 11 Maret 2019 06:45 Reporter : Syifa Hanifah
Perang Dingin Gubernur Anies Baswedan vs Ketua DPRD DKI Prasetyo Rapat Paripurna DKI Jakarta. ©2017 Merdeka.com/Arie Basuki

Merdeka.com - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi kerap kali mengkritik kebijakan yang dikeluarkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Kritikan ini yang membuat telinga Anies merasa 'panas'. Karenanya Setiap kritikan yang dilontarkan Pras selalu dibalas Anies.

Ini yang menyebabkan Saling sindir dan balas mengkritik antara Gubernur Anies Baswedan dan Ketua DPRD DKI Prasetyo tak bisa dihindari. Berikut ini perang dingin Anies Baswedan dengan Ketua DPRD DKI:

1 dari 4 halaman

Tanah Abang yang Disebut Kumuh

Pasar Tanah Abang jelang Lebaran. ©2017 Merdeka.com/imam buhori

Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi menyatakan Presiden Joko Widodo tak lagi membawa tamu kenegaraan ke Pasar Tanah Abang, Jakarta. Alasannya, Tanah Abang kini menjadi kumuh. Politikus PDIP ini mengatakan, Jokowi mengkhawatirkan adanya kemacetan bila berkunjung di Tanah Abang. Apalagi saat ini kawasan tersebut tampak kembali semrawut.

"Sekarang Presiden enggak berani karena kekumuhan itu terjadi. Dia (Jokowi) juga kalau masuk ke situ, akhirnya menghambat ke mana-mana dan kemacetan ada di mana-mana," kata Prasetyo saat rapat di Komisi B DPRD DKI Jakarta, Senin (12/11/2018).

Menanggapi hal tersebut, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mempertanyakan tamu mana yang mau diajak Jokowi namun batal datang. "Memang ada tamu siapa yang datang? Kapan? Makanya tanyain tuh (Ke Ketua DPRD) kapan mau ngajak tuh enggak jadi?" kata Anies di Balai Kota Jakarta, Selasa (13/11).

Anies mempertanyakan maksud Ketua DPRD mengatakan hal demikian. Sebab menurutnya tidak ada tamu negara yang berencana ke Tanah Abang. Mantan Mendikbud itu justru menuding Pras terlalu banyak melakukan kunjungan kerja (kunker) sehingga membuat lupa akan persoalan Jakarta, salah satunya terkait Tanah Abang. "Mungkin Pak Ketua (DPRD) kebanyakan kunker, jadi lupa sama Jakarta. Malah jadi anggota DPR Daerah itu nanti," ucap Anies.

2 dari 4 halaman

Tudingan Soal Perombakan Kadis Sarat Politis

Anies Baswedan resmikan JPO di Jalan Sudirman. ©Liputan6.com/Immanuel Antonius

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menuding perombakan besar-besaran yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berbau politis. Dia menduga pencopotan pejabat DKI yang dilakukan Anies karena faktor like and dislike. Apalagi karena ada masalah Pilkada DKI 2017

"Ini aneh ini buat saya dan tempat-tempat itu kok berbaunya politis sekali," katanya di kawasan Sunter, Jakarta Utara, Selasa (26/2).

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan angkat bicara mengenai tudingan Ketua DPRD Prasetyo Edi Marsudi yang menyebut perombakan besar-besaran yang dilakukan Anies berbau politis.

"Pilkada itu kapan ya? sekarang? (2019) Nahh itu udah terjawab langsung. Artinya sebetulnya Gubernur punya wewenang melakukan rotasi 6 bulan setelah menjabat," kata Anies di Monas, Rabu (27/2).

Menurut Anies, tudingan Pras yang menyebut dirinya masih dendam Pilkada 2017 dan melakukan perombakan karena faktor suka tidak suka hanyalah imajinasi Pras semata. "Imajinasi orang boleh-boleh saja ya, kita tidak bisa mengarang pikiran orang," ujar Anies.

3 dari 4 halaman

Polemik Pelepasan Saham Bir

Prasetyo Edi Marsudi. ©2018 Merdeka.com/Randy Ferdi Firdaus

Prasetyo Edi Marsudi menilai perusahaan bir tidak merugikan Pemprov DKI Jakarta. Karena itu, dia tetap menolak rencana pelepasan saham di PT Delta Djakarta Tbk.

"Saya tetap berprinsip, enggak ada yang merugikan untuk pemerintah daerah, apalagi yang dikatakan setahun dapat Rp 50 miliar," kata Prasetyo di kantor DPRD DKI Jakarta, Senin (4/3/2019).

Anies Baswedan mengatakan penjualan saham Pemprov di PT Delta Djakarta tak akan merugikan Pemprov DKI. Dia menyebut Pemprov DKI Jakarta akan menerima uang hasil penjualan sebesar Rp 1,2 triliun bila melepas saham PT Delta Djakarta Tbk. Dia juga mengatakan dividen setiap tahun dari perusahaan bir itu hampir sama dengan pajak tempat hiburan Alexis yang telah ditutup beberapa waktu lalu.

"Dividen dari saham ini (Delta Djakarta) per tahun rata-rata Rp 38 miliar. Itu ekuivalen dengan pajak yang dibayarkan tempat hiburan Alexis, kira-kira Rp 36 miliar. Alexis ditutup, enggak terasa tuh di Jakarta," kata Anies di Cilandak, Jakarta Selatan, Jumat (8/3).

4 dari 4 halaman

Anies: Pernahkah Pak Pras Memuji Gubernur?

Prasetio-Anies-Sandi. ©2017 Merdeka.com

Selama satu tahun menjabat sebagai Gubernur DKI, Anies Baswedan kerap kali menerima kritikan dari Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi pernah mengkritik kebijakan rencana pelegalan becak.

Pras mengatakan DPRD DKI tidak akan menyetujui rencana Pemprov DKI melegalkan becak dalam revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 tahun 2007 tentang Ketertiban Umum. "Enggak bakalan ada becak di Jakarta. Enggak bakal terealisasi," kata Prasetio saat ditemui wartawan, Selasa (9/10/2018).

Sering menerima kritikan, Anies menilai Ketua DPRD memang tak pernah memuji kinerja Gubernur DKI.

"Menurut saya kalau dari sisi dewan Pak Pras menyampaikan pandangan itu normal. Pernahkah Pak Pras memuji gubernur? Pernah tidak? Ayo cari coba," kata Anies di kawasan Tangerang Selatan, Rabu (17/10/2018). [has]

Baca juga:
FPI dan Jawara Betawi Demo DPRD DKI Minta PDIP-NasDem Dukung Anies Lepas Saham Bir
Seperti Penutupan Alexis, Anies Sebut Pelepasan Saham Bir Tak Pengaruh buat DKI
Resmikan 98 Gedung Pendidikan, Anies Inginkan Ramah Untuk Disabilitas
Akan Gelar Aksi di DPRD DKI, Alumni 212 Dukung Anies Jual Saham PT Delta Djakarta
Penjualan PT Delta Djakarta Dinilai Permudah Pemprov DKI Atur Peredaran Miras

Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini