Perampingan SKPD bisa hemat anggaran DKI sampai Rp 200 miliar
Merdeka.com - Pemprov DKI Jakarta bakal melakukan perampingan pegawai. Kebijakan ini diharapkan dapat menghemat anggaran pegawai mencapai 10 persen atau sekitar Rp 200 miliar.
"Setiap tahunnya anggaran pegawai di Jakarta bisa mencapai Rp 20 triliun. Perkiraan efisiensi 10 persen dari angka belanja pegawai atau sekitar Rp 200 miliar," kata Plt Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono, di Balai Kota, Selasa (6/12).
Sumarsono mengatakan, anggaran belanja pegawai DKI sementara sudah dialokasikan penuh. Apabila ada efisiensi, maka akan dimasukan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2017 dan adanya perampingan ini sudah pasti akan menurunkan anggaran pegawai.
"Yang jelas, tidak akan menambah jumlah APBD. Yang bisa adalah efisiensi. Kami akan perhitungkan dalam APBD Perubahan," ujarnya.
Berdasarkan penataan yang baru, jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI Jakarta sebelumnya 53 menjadi 42 unit. Beberapa SKPD digabungkan.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
AS ditahan 20 hari pertama terhitung tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan 13 Maret 2024 di Rutan KPK.
Baca SelengkapnyaPemprov DKI Jakarta mencatat 80 persen sudah kembali ke ibu kota.
Baca SelengkapnyaUsai diberhentikan dari anggota DPD, Arya Wedakarna kehilangan segala hak keuangan, administratif serta fasilitas lainnya
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Kesbangpol akan berkoordinasi dengan Satpol PP dan SKPD terkait lainnya di jajaran Pemprov DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaPengganti Resmi Dilantik, AWK Kosongkan Ruang Kerjanya di DPD Bali
Baca SelengkapnyaWalaupun sudah mengamankan sejumlah pihak, namun belum ada keterangan dari KPK.
Baca SelengkapnyaJika Terpilih Menjadi Anggota DPD, Segini Gaji dan Tunjangan yang Akan Diterima Komeng
Baca SelengkapnyaKeterangan mereka dibutuhkan penyidik KPK untuk mengetahui aliran uang distribusi itu ke para tersangka.
Baca SelengkapnyaPenangkapan dilakukan di dua lokasi berbeda, dimana salah satu tersangka ada pegawai Lapas.
Baca Selengkapnya