Penyidik Bareskrim sita surat Ahok ke DPRD soal dana siluman UPS
Merdeka.com - Penyidik Bareskrim Polri mendadak menggeledah ruang kerja Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi. Dalam dalam penggeledahan, penyidik mengambil surat surat yang dikirimkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama ke DPRD DKI.
Dia mengaku surat itu dikirim Ahok pada tanggal 21 Oktober 2014. Surat itu, katanya, berisi permintaan penjelasan dari Pemprov DKI kepada legislatif terkait anggaran siluman pengadaan perangkat Uninterruptible Power Supply (UPS) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) DKI tahun 2014.
Surat itu dikeluarkan Ahok setelah adanya surat dari Direktorat Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri kepada Pemprov DKI tentang anggaran pengadaan UPS di APBD-P pada 22 September 2014. Sebab, dalam KUA-PPAS tidak ada rencana pengadaan alat UPS itu.
"Pak Gubernur menyurati saya pada tanggal 21 Oktober 2014 setelah ada audit dari Kementerian Dalam Negeri," kata Prasetyo di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta, Kamis (3/3).
Dia menyebut, selain menyita surat dari Ahok, penyidik juga menyita persetujuan APBD-P DKI tahun 2014 yang telah ditandatangani dirinya dan pimpinan DPRD DKI periode 2014 - 2019 pada 24 Oktober 2014.
Sebelumnya, Politisi PDIP ini menyebutkan ada beberapa barang bukti baru yang disita, seperti satu unit PC komputer milik mantan Ketua DPRD periode 2009-2014, Ferial Sofyan dan tumpukan dokumen antara eksekutif dan legislatif terkait disetujuinya pengadaan alat UPS oleh DPRD DKI dalam APBD-P 2014.
"Dan kebetulan di ruangan saya, masih ada alat bukti PC komputer ketua DPRD lama Ferrial Sofyan. Ada beberapa berkas yang mengenai penetapan persetujuan antara eksekutif dan legislatif yang mana pada saat saya sebagai ketua, sedang dalam transisi ketua," terangnya.
Selain itu, kata Prasetyo, penyidik juga menemukan ada 2 unit CD di gudang yang ada di depan ruang kerjanya. CD tersebut diketahui adalah milik staf Ferial kala itu, Neneng. Namun, dia mengaku tidak mengetahui apa isi CD tersebut.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Cerita di Balik Nyasarnya 1.000 Lembar Surat Suara DPD RI Bengkulu ke Sumsel, Salah Siapa?
Dalam proses penyortiran, KPU Sumsel juga menemukan banyak surat rusak dan tak pantas dipakai.
Baca SelengkapnyaUsai Dipecat BK, AWK Bisa Kembali Jadi Anggota DPD
AWK baru direkomendasikan dipecat, belum ada surat keputusan dari Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaIstana: Surat Pengunduran Diri Firli Bahuri Sedang Diproses
surat perbaikan terkait pengunduran diri Firli Bahuri dari Ketua KPK sedang diproses
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Respons Petisi Kritik Jokowi, Arus Bawah Indonesia Nyatakan Dukung Penuh Pemerintah
Dukungan dari Arus Bawah Indonesia ini juga sebagai upaya mengawal demokrasi dan menyukseskan gelaran Pilpres 2024 dalam sekali putaran.
Baca SelengkapnyaPKS Temukan Kasus Dugaan Penggelembungan Suara DPR RI di Dapil Jawa Barat VI
PKS memperingatkan kepada para penyelenggara untuk bersikap amanah dan tidak mencuri suara rakyat.
Baca SelengkapnyaPDIP Desak Prabowo Minta Maaf Usai Sebut Bung Karno Pakai Alutsista Bekas
Hasto menganggap keliru calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto soal Presiden ke-1 RI Soekarno gunakan alutsista bekas saat bebaskan Irian Barat.
Baca SelengkapnyaSoal Isu Pemakzulan Jokowi, PDIP Ingatkan Pemimpin Harus Jalankan Amanah Rakyat
PDIP juga meminta isu pemakzulan terhadap Jokowi ini bisa segera direspons agar tak menimbulkan gerakan yang lebih besar lagi.
Baca SelengkapnyaAwasi Penyaluran Pupuk Subsidi, Pupuk Kaltim Resmi Perpanjang Kerja Sama dengan Kejati Kaltim
Hal ini mengingat pemenuhan pupuk bagi petani wajib teralokasi sesuai kebutuhan di daerah, mengacu data pemerintah.
Baca SelengkapnyaOTT Labuhanbatu, KPK Tangkap Bupati, Kepala Dinas hingga Anggota DPRD
KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum mereka yang diamankan.
Baca Selengkapnya