Penutupan Jl Jatibaru lewat Ingub, tapi diterbitkan setelah pelaksanaan

Selasa, 13 Maret 2018 18:59 Reporter : Syifa Hanifah
Penutupan Jl Jatibaru lewat Ingub, tapi diterbitkan setelah pelaksanaan Penataan PKL di Tanah Abang. ©2017 Merdeka.com/Arie Basuki

Merdeka.com - Pelaporan terkait penutupan Jalan Jatibaru Tanah Abang, Jakarta Pusat, terus diproses ke polisian. Kemarin, Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup di Biro Hukum Pemprov DKI Jakarta, Okie Wibowo, telah dimintai keterangan oleh polisi.

Dari pemeriksaan itu terungkap bahwa kebijakan menutup Jl Jatibaru, Tanah Abang mengacu pada Instruksi Gubernur yang diterbitkan Anies. "Salah satunya untuk Dishub menyediakan shuttle bus di situ, termasuk Dirut PT Transjakarta menyediakan shuttle bus, kemudian Kepala Dinas UMKM menata PKL yang ada di situ," ujar Okie kemarin.

Berdasarkan lembaran yang didapat merdeka.com, Ingub itu dibuat sebagai payung hukum penataan Tanah Abang yang diterbitkan pada 6 Februari 2018. Padahal, penutupan jalan sudah dilakukan sejak akhir Desember 2017 lalu. Terkait hal itu, Kepala Biro Hukum Pemprov DKI, Yayan Yuhanah, enggan memberikan penjelasan lebih rinci.

Dia juga tidak bisa menjelaskan alasan Gubernur Anies lebih memilih mengeluarkan Ingub daripada Peraturan Gubernur (Pergub). Dia hanya menekankan penutupan jalan itu sementara.

"Tanya Pak Gubernur lah. Pak gubernur yang bicara, jangan saya. Saya Biro hukum cuma ikut memaraf (tanda tangan) saja," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (13/3).

Dia bersikukuh Pemprov DKI tidak melakukan pelanggaran khususnya Pasal 12 Undang-undang 38 tahun 2004 tentang jalan.

"Pasal 12 kan dilaporkan, sekarang kita kaji apakah Pemda DKI gubernur masuk dalam orang atau badan hukum yang diatur dalam pasal itu. Kalau menurut biro hukum, kita enggak masuk ke kriteria itu. Tapi nanti terserah polisi mau berpendapat seperti apa. Penataan kita sampaikan ada instruksi," tuturnya.

Ingub tersebut terdiri dari dua lembar dan tidak ada instruksi spesifik yang menyebutkan soal penutupan Jalan Jatibaru Raya untuk mengakomodasi PKL. Ingub hanya berisi instruksi Anies terhadap jajarannya.

Dalam hal ini, Wali Kota Jakarta Pusat bertugas sebagai koordinator penataan, sedangkan kepala Dinas Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan bertugas membina dan mengawasi PKL di kawasan penataan.

Untuk Kepala Dinas Perhubungan bertanggungjawab mengatur lalu lintas dan ketersediaan angkutan umum di Tanah Abang berkoordinasi dengan PT Transjakarta. Kepala Dinas Lingkungan Hidup bertanggungjawab terhadap kebersihan area penataan. Sementara, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja bertanggungjawab menertibkan PKL yang berjualan di trotoar. [lia]

Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini