Merdeka.com - Saat kampanye di Pilgub DKI, Joko Widodo pernah berjanji akan mengadakan transportasi publik yang nyaman bagi warga. Menindaklanjuti janji kampanye itu, seluruh kepala dinas Pemprov DKI berdiskusi dengan Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta. Mereka membahas rencana penambahan bus TransJakarta sebanyak 300 untuk bus single, dan 150 bus gandeng.

"Itu sesuai dengan janji kampanye (Jokowi-Ahok), karena target kampanye 1000 bus," kata anggota Komisi E DPRD DKI, Dwi Riyo Sambodo usai rapat membahas Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 2013 di gedung DPRD DKI Jakarta, Jl Kebon Sirih Jakarta Pusat, Senin (29/10).

Sebagai sarana penunjang, juga dibahas rencana kerjasama dengan pemerintah pusat untuk beberapa hal, seperti alokasi subsidi bahan bakar gas, dan peremajaan 1.000 angkutan kota dari dana hibah. Hal itu sebagaimana diatur dalam Permendagri nomor 32 tahun 2011, tentang alokasi dana hibah.

"Mendagri memperbolehkan yang bersumber dari pengelolaan APBN dan APBD," lanjutnya.

Diperkirakan, tahun 2013 Pemrov DKI di bawah kepemimpinan Joko Widodo akan lebih fokus pada penanganan persoalan ekonomi dan transportasi. Sebab, selama rapat berjalan, pembicaraan lebih banyak pada dua persoalan tersebut, seperti penanganan pedagang kaki lima, pembangunan flyover, underpass, jaringan tol serta non-tol.

"Hot issue-nya transportasi dan PKL, karena masih 12 program gubernur... Tadi banyak aspirasi dan ide dalam merespon ini," terangnya.