Merdeka.com - Lurah Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, Suratman Arifianto membantah tudingan telah lalai dan abai terhadap balita berusia sekitar 2 tahun, yang mengalami gizi buruk. Suratman mengatakan, upaya persuasif dari kader kelurahan untuk membawa balita tersebut ke rumah sakit sudah dilakukan.

"Memang tidak ada kelainan waktu itu. Cuma dia (orang tua balita) tidak mau dirawat ke rumah sakit karena saat itu takut Covid," kata Suratman saat dihubungi merdeka.com, Jumat (13/5).

Suratman menegaskan, sebelum informasi tentang balita gizi buruk menyeruak dan menjadi konsumsi publik, kader PKK dan pejabat kelurahan telah mengetahui kondisi balita tersebut mengalami gizi buruk. Upaya membujuk orang tua untuk datang ke Posyandu, tidak dihiraukan pada saat itu.

Hingga, para kader melakukan kegiatan jemput bola ke rumah keluarga tersebut yang berada di bantaran Kali Semongol. Pihak kelurahan mendistribusikan makanan sesuai petunjuk dokter gizi, beras, uang, dan susu.

Suratman mengakui, bahwa selama pandemi aktivitas di Posyandu dihentikan sementara untuk menekan dan mencegah meluasnya penularan Covid-19. Namun, khusus untuk balita tersebut, dia memastikan, pihak kelurahan memberikan akses agar tetap mendapatkan pelayanan optimal.

"Posyandu kan tidak ada (beroperasi) selama Covid. Nah ini (balita gizi buruk) umurnya selama Covid, sudah disarankan untuk segera dirawat kita bantu juga sama kader sebelumnya cuma ya ketakutan orangnya ke Posyandu enggak mau datang juga," jelasnya.

Saat ini, balita gizi buruk sedang menjalani perawatan di rumah sakit umum daerah Kalideres, Jakarta Barat. Balita tersebut dirawat di rumah sakit sejak Senin (8/5).

Kondisi bayi gizi buruk menjadi perhatian serius Anggota DPRD DKI Jakarta dari Komisi D Hardiyanto Kenneth. Dia menilai camat dan lurah setempat perlu dievaluasi, sebab keduanya merupakan pejabat paling dekat dengan warga.

Kenneth, politikus PDIP itu menduga kasus di Kalideres tersebut bukanlah murni kesalahan dari Dinas Kesehatan Jakarta Barat, akan tetapi timbul karena ketidakpekaan dari Camat dan Lurah Kalideres terhadap kasus tersebut.

"Dinkes Jakbar, sifatnya hanya menerima laporan dan segera langsung melakukan penanganan. Secara prinsip kan tidak mungkin Dinkes Jakbar mengetahui orang yang sakit kalau tidak ada aduan. Seharusnya Camat dan Lurah Kalideres bisa lebih sensitif, mereka bisa memaksimalkan peran RT, RW dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) di wilayahnya masing masing," ucap Kenneth di Jakarta, Kamis (12/5) seperti dikutip Antara.

Menurut dia, jika camat dan lurah bekerja maksimal pasti bisa diantisipasi dari awal dan tidak perlu adanya balita yang terjangkit gizi buruk, karena tupoksi cegah dini dan deteksi dini Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan (ATHG) serta menjadi katalisator program pemerintah daerah, secara otomatis melekat di badan organisasi RT, RW dan FKDM.

"Tugas camat dan lurahlah yang harus mengontrol serta memaksimalkan peran mereka, karena RT, RW dan FKDM pasti mempunyai data yang valid di wilayah masing masing. Saran saya perlu ada evaluasi karena seharusnya pejabat setempat tahu kondisi masyarakat setempat," ucap Ketua Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas RI (IKAL) PPRA Angkatan LXII itu.

Baca juga:
Ada Balita di Jakbar Alami Gizi Buruk, DPRD DKI: Camat dan Lurah Perlu Dievaluasi
Wapres Minta Angka Prevalensi Stunting Turun Minimal 3% pada 2022
PBB: 350.000 Anak-Anak Terancam Mati karena Kekeringan di Somalia
Wapres Ma'ruf: Total Kerugian Akibat Stunting Capai Rp300 T Setiap Tahun
Pencegahan dan Risiko Anak dari Stunting
Tekan Angka Stunting, Jokowi: Disiapkan Sebelum Pasangan Menikah